Bawaslu Beri Putusan Kepada Anies Baswedan Dalam 14 Hari

0
58
Anies Baswedan (istimewa)
Anies Baswedan (istimewa)

elahan.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki waktu 14 hari untuk menentukan nasib Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta itu diduga melakukan pelanggaran kampanye terselubung.

Saat menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul. Anis kedapatan mengacungkan jarinya menyerupai simbol paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

“Kami punya waktu 14 hari untuk menentukan apakah ini sudah memenuhi unsur atau tidak,” ujar Ketua Bawaslu Abhan, Rabu (9/1/2019).

Bawaslu menilai gestur dan ucapan Anies baswedan saat hadir dalam Konferensi Nasional Partai Gerindra di SICC, Sentul pada Senin (17/12/2018) menguntungkan paslon Prabowo-Sandi. Bawaslu juga sudah melakukan klarifikasi kepada Anies Baswedan.

“Poin klarifikasi sekitar hal yang dilaporkan. Terkait dugaan melanggar pasal 547 sanksi pidana itu tindakan menguntungkan dan merugikan seputar itu saja,” ujar Irvan, Senin (7/1/2019).

Abhan menegaskan bahwa Bawaslu tidak akan memperlambat putusan tersebut. Dia juga menjelaskan bawaslu akan segera memutuskan apakah Anies terbukti melanggar atau tidak begitu penyelidikan selesai.

“Kami tidak dalam konteks untuk memperpanjang ataupun membuat opini. Tetapi masih dalam range waktu kami untuk melakukan klarifikasi dan menentukan alat bukti yang ada,” kata Abhan.

Hingga saat ini, Bawaslu kabupaten Bogor masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berkas-berkas untuk klarifikasi.

“Saat ini kami sedang mengumpulkan berkas-berkas klarifikasi. Kasus ini sebetulnya ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Cuma yang bersangkutan meminta untuk bisa diperiksa di Bawaslu RI karena soal jarak waktu tempat,” ujar Abhan.

Anies Baswedan bertindak kooperatif dan memberikan klarifikasinya kepada Bawaslu. Dia mengatakan dirinya diberi 27 pertanyaan saat diperiksa.

“Ada 27 pertanyaan yang tadi diberikan. Prosesnya mulai jam 1, selesai jam 2 seperempat sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi,” kata Anies.

Anies terancam pidana penjara tiga tahun jika dugaan itu terbukti. Sebagaimana diatur Pasal 547 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Dalam Pasal 547 UU Pemilu disebutkan, setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana tiga tahun penjara dan denda RP 36 juta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here