Beberapa Alasan Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

0
15
omnibus law
Beberapa Alasan Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

elahan.com, Terkait penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja, Menko Polhukam Mahfud Md menilai para pihak yang menolak belum membaca draf secara utuh. Namun hal itu dibantah karena draf resmi versi pemerintah sudah keluar dan bisa dibaca oleh publik secara jelas.

“Kami sudah baca,” kata Pengurus Asosiasi Pengajar HTN HAN Wilayah Jawa Tengah, Dody Nur Andriyan, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (11/3/2020).

Menurut Dody, sedikitnya ada 6 alasan menolak RUU Cipta Kerja banyak bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No 12/2011. Misalnya asas kejelasan pembentukan, lembaga pembuat, asas kejelasan maksud dan tujuan.

Munculnya Rancangan Undang-Undang ini sama sekali tidak diketahui dari mana asalnya, kementrian mana yang membuat, tim ahli mana atau siapa tim ahli yang bertanggung jawab terkait perumusan Naskah Akademis dan RUU Cipta Kerja, kata dosen Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto itu.

Kedua, ada beberapa Pasal di RUU Cipta Lapangan Kerja (Pasal 170 dan 166) yang menabrak dan melanggar konstitusi. Yaitu Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah Undang-undang. Hal itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12/2011 yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan Undang-undang sehingga tidak bisa membatalkan maupun mengubah Undang-undang.

Ketiga, RUU Cipta Kerja terlalu banyak memberikan delegasi kepada eksekutif melalui pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan/atau Peraturan Presiden (Perpres).

Lalu keempat, RUU Cipta Kerja banyak menegasikan hak-hak dasar buruh atau pekerja. Seperti Pada pasal 89 poin 20 tercantum, pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu serta skema periode kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Upah minimum tidak diatur secara nasional. Pada pasal 89 poin 24 disebutkan, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum tersebut dihitung dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pasal 89 poin 30 disebutkan bahwa pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas,” ujar Dody.

Penolakan lainnya adalah alasan kelima dimana RUU Cipta Lapangan Kerja ini minim partisipasi masyarakat dan pelibatan masyarakat. Termasuk ahli-ahli HTN HAN seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya.

Yang terakhir, mengenai naskah Akademik RUU Cipta Lap Kerja yang tidak jelas memuat informasi siapa tim ahli yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Naskah Akademik (NA). Sebagaimana diatur dalam lampiran UU No 12/2011. Dengan demikian penyusunan NA RUU Cipta Kerja ini juga menyalahi dan tidak sesuai dengan UU No 11/2012,” pungkas Dody.

Sebagaimana diketahui, aksi demo menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja bergejolak di berbagai penjuru. Menanggai itu, Menko Mahfud Md menyadari ada kesalahan-kesalahan dalam draf omnibus law. Namun, dia meminta kepada masyarakat untuk membaca terlebih dahulu draf tersebut lalu berdebat soal omnibus law.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here