Berdamai Sri Mulyani Datangi PBNU, setelah Perselisihan Kredit 1,5 Triliun

0
19
Sri mulyani
Berdamai Sri Mulyani Datangi PBNU, setelah Perselisihan Kredit 1,5 Triliun

elahan.com, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani beserta jajarannya kemarin datang berkunjung ke Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Perselisihan Menteri Keuangan tersebut dengan PBNU akhirnya berakhir dengan baik. Kedatangannya tersebut untuk membahas mengenai kredit ultra mikro.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj menyebut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tak menepati janji, untuk menggelontorkan kredit murah Rp 1,5 triliun kepada organisasi keagamaan yang dipimpinnya. Kedatangan Mentri Keuangan itu disambut hangat oleh Said Aqil yang menyebut bahwa sudah sangat menunggu.

Belum ada komentar apapun dari Ibu Menteri Keuangan atas kunjungannya ke PBNU. Hanya Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti yang mengonfirmasi kunjungan tersebut. “Benar. Pertemuannya kemarin sore, untuk membahas kredit ultra mikro,” kata pria yang akrab disapa Frans itu kepada kumparan.

Perselisihan antara Mentri Keuangan dan PBNU berawal dari pernyataan Said Aqil dalam sebuah sambutan yang diunggah di akun sosial media YouTube pada 22 Desember 2019 dalam akun Menembus Batas. Dia menyebut, dana yang dijanjikan pemerintah kepada PBNU untuk Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp 1,5 triliun belum terlaksana. “Pernah kita MoU dengan Menteri Sri Mulyani, katanya akan menggelontorkan kredit murah Rp 1,5 triliun. Sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu semua, seperti apa pemerintah kita ini. Biar tahu semua,” ujar Said.

Pernyataan Said Aqil itu langsung dibantah Kemenkeu, dengan alasan bahwa dana tersebut belum dicairkan pemerintah.  Kemenkeu menyampaikan bahwa dana yang dimaksud dialokasikan dalam APBN 2017. Menurut Sri Mulyani, uang yang diributkan Ketua PBNU Rp 1,5 triliun adalah dana dari APBN 2017.

Dana tersebut dalam rangka mendukung penguatan ultra mikro (UMi) yakni sektor usaha di bawah kelas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tak punya akses pembiayaan. DPR pun setuju terhadap pembiayaan tersebut, termasuk ke level grass root, yakni mereka yang ada di dalam afiliasi dengan organisasi ke masyarakat, termasuk NU.

Kemenkeu juga bekerja sama dengan institusi yang membimbing dan memberikan dukungan ke masyrakat peminjam ultra mikro seperti di PBNU misalnya untuk Koperasi Sidogiri. Dari alokasi Rp 1,5 triliun, total ada 5 koperasi yang sudah menerima Rp 211 miliar. Dalam menyalurkan dana tersebut, Mantan direktur pelaksana bank dunia itu mengatakan, ada perubahan pada cara penyaluran.

Waktu itu, PBNU meminta supaya tidak hanya menyalurkan ke Koperasi Sidogiri, karena kualitas koperasi tersebut sudah mapan dan bagus dalam mengelola bisnis. Masyarakat NU di koperasi itu telah miliki sistem pembukuan ekonomi yang sangat baik. Namun kata Sri Mulyani, tidak semua koperasi kualitasnya sebagus itu.

Selain itu, Sri Mulyani juga mendengar dari PBNU supaya dana itu bisa dihibahkan. Namun menurutnya, hal ini harus tetap memiliki tata kelola. Kementrian keuangan akan tetep mengakomodir dengan rambu tata kelola, tidak bisa di hibahkan. Ia juga mengerti di level grass root ini banyak yang membutuhkan dukungan dan pendampingan. Sehingga pihaknya akan selaraskan organisasi di level tersebut untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, melalui akses permodalan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here