BPJS Kesehatan Tak Lagi Gratis 100 Persen

0
101
Logo BPJS Kesehatan
Logo BPJS Kesehatan

Elahan.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan berencana untuk anggota Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna ikut serta patungan menunaikan pelayanan kesehatan yang didapatkan jika ada penyalahgunaan pelayanan. Jadi maknanya adalah, layanan BPJS Kesehatan tak semaksimalnya gratis.

Hal tersebut terkandung dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 mengenai Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program JKN. Pasal 3 aturan itu berbunyi penyalahgunaan pelayanan yang dimaksud diprovokasi oleh selera dan perilaku anggota.

“Peraturan Menteri ini bertujuan guna kendali bobot dan kendali ongkos serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan,” tulis aturan yang diteken Menteri Kesehatan Nila Farida Moeloek pada 14 Desember 2018.

Akan tetapi, beleid tersebut belum memutuskan pelayanan yang dapat memunculkan penyalahgunaan. Penetapan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan didasarkan gagasan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan asosiasi kemudahan kesehatan. Usulan tersebut pun mesti disertai data dan analisis pendukung.

Untuk penetapan penyalahgunaan pelayanan, Menteri Kesehatan akan menyusun tim yang bertugas mengemban kajian, uji publik, serta rekomendasi. Setelah itu, menteri berhubungan akan memutuskan atau menampik seluruh rekomendasi sangat lama satu pekan semenjak usulan atau rekomendasi diterima.

Aturan ini bakal mengecualikan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh negara. Maksudnya, hanya peserta penerima upah dan peserta berdikari yang berpotensi guna merogoh kocek lebih dalam menunaikan urun ongkos pelayanan kesehatan bilamana terbukti menyalahgunakan layanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya sendiri, kemudahan kesehatan mesti menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya, termasuk perkiraan besaran urun ongkos yang dibayarkan peserta atau family peserta sebelum diserahkan layanan kesehatan.

“Pemberian informasi sebagai dimaksud dilaksanakan secara langsung untuk peserta atau family peserta, yakni pada saat pencatatan dan secara tidak langsung melewati media informasi yang dipunyai oleh kemudahan kesehatan,” jelas Pasal 6 PMK 51/2018.

Untuk nilai urun biaya, adalah sebesar Rp 20 ribu untuk masing-masing kali melakukan rawat jalan di lokasi rumah sakit ruang belajar A dan B. Dan, sebesar Rp 10 ribu untuk rawat jalan di lokasi rumah sakit ruang C dan D, Juga klinik utama.

“Atau sangat tinggi sebesar Rp 350 ribu guna paling tidak sedikit 20 kali lawatan dalam jangka masa-masa tiga bulan,” imbuh Pasal 9 PMK 51/2018.

Dalam urusan rawat inap di atas ruang kelas 1, maka urun ongkosnya 10 persen dari ongkos pelayanan dihitung dari total tarif INA-CBG masing-masing kali mengerjakan rawat inap atau sangat tinggi Rp 30 juta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here