BPJS Kesehatan Tidak Lagi Memberikan Layanan Gratis JKN-KIS

0
114
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan (istimewa)

elahan.com – Baru-baru ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS kesehatan mengeluarkan peraturan baru untuk program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pelayanan kesehatan dari BPJS ini sudah tidak lagi sepenuhnya gratis.

Kementerian Kesehatan (Kemkes) menerapkan peraturan baru yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang pengenaan biaya pengobatan dan selisih biaya program jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, aturan tersebut hadir sebagai upaya untuk menekan defisit BPJS tetapi tetap memperhatikan jaminan kesehatan masyarakat.

“Menyeimbangkan jaminan kesehatan namun biaya tetap sustainable,” kata Sri Mulyani, Selasa (22/1/2019).

Sri Mulyani juga menyebutkan ada beberapa kepentingan yang terlibat. Diantaranya kepentingan masyarakat untuk mendapatkan jaminan hak kesehatan, dokter dan paramedik, kepentingan rumahsakit untuk tetap berkelanjutan, kesediaan obat, hingga keuangan negara.

“Semua harus dijaga untuk keseimbangannya, dan pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk bisa mendukung program kesehatan,” lanjut Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan juga sudah memberikan beberapa kali suntikan dana pada tahun lalu. Diantaranya pada bulan September 2018 Kemkeu memberikan suntikan dana sebesar Rp 4,9 triliun dan pada Desember 2018 sebesar Rp 5,2 triliun.

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menganggap aturan ini bukan semata-mata untuk menekan defisit BPJS Kesehatan.

“BPJS sendiri tidak menganggap ini bagian dari upaya untuk menurunkan defisit sehingga kita minta peserta mengurun biaya,” kata Budi, Jumat (18/1/2019).

Menurut Budi, aturan baru ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Agar masyarakat bisa menggunakan layanan JKN-KIS dengan bijak. Jika hanya menderita penyakit-penyakit ringan seperti batuk dan pilek tidak perlu periksa ke dokter.

Pihaknya mengaku sering menemukan laporan peserta layanan JKN-KIS yang menggunakan layanan tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Hal tersebut membuat biaya di rumah sakitpun menjadi membesar.

Melalui aturan baru ini, Budi berharap dapat mengendalikan biaya dan memanfaatkannya dengan benar untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Walau rinciannya sudah dikeluarkan, pihak BPJS Kesehatan menyatakan aturan ini belum berlaku karena masih tahap sosialisasi kepada masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here