Darurat Sipil Jadi Opsi, Ini Hal-hal yang Tercantum di Dalamnya

0
16
darurat sipil
Darurat Sipil Jadi Opsi, Ini Hal-hal yang Tercantum di Dalamnya

elahan.com, Presiden Jokowi sempat mengeluarkan wacana bahwa langkah pembatasan bisa saja didukung dengan kebijakan darurat sipil. Hal itu terkait pandemi Covid-19 di Indonesia yang angkanya terus meningkat. Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah. Namun Presiden menuturkan, tidak menutup kemungkinan darurat sipil akan diterapkan jika situasi tidak terkendali.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

“Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” tambahnya.

Sehari setelahnya, Jokowi kemudian memberikan penjelasan bahwa darurat sipil merupakan sekadar opsi dari berbagai skenario yang disiapkan pemerintah. Darurat sipil, kata Jokowi, akan diterapkan jika kondisi akibat Covid-19 dianggap tidak biasa.

“Semua skenario kita siapkan dari yang ringan, moderat, sedang, sampai kemungkinan yang terburuk. Darurat sipil itu kita siapkan apabila terjadi kondisi abnormal,” ujar Joko Widodo dalam keterangan pers melalui sambungan konferensi video, Selasa (31/3/2020). “Perangkatnya kita siapkan. Sekarang ini tentu saja tidak,” lanjut Jokowi.

Arti Darurat Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Jika diterapkannya darurat sipil, berikut hal-hal yang dibatasi pemerintah Perpu No 23 Tahun 1959!

1. Setiap Pegawai Negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan

Seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat 1. Di daerah yang menyatakan dalam keadaan tersebut, setiap pegawai negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Penguasa Darurat Sipil, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu.

2. Pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman dibatasi

Pembatasan ini tercantum dalam Pasal 13, yang berbunyi, Penguasa berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

3. Tempat-tempat digeledah sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyainya

Penguasa atau dapat meminta atas namanya pejabat polisi atau pejabat pengusut lainnya untuk melakukan penggeledahan. Sesuai dengan Pasal 14

4. Barang yang diduga akan dipakai untuk mengganggu keamanan bisa disita

Penyitaan barang juga diatur dalam Perpu, yang termaktub dalam Pasal 15 Ayat 1: Penguasa Darurat Sipil berhak akan dapat menyuruh memeriksa dan menyita semua barang yang diduga atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.

5. Barang-barang dinas umum berhak diambil

Sesuai Pasal 16, menyebutkan: Penguasa berhak mengambil atau memakai barang-barang dinas umum.

6. Berita dan percakapan di telepon dan radio berhak diketahui

Sementara Pasal 17 Ayat 1 berbunyi: Penguasa berhak mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan telepon atau radio.

7. Kode, tulisan rahasia, tanda-tanda, bahasa lain selain bahasa Indonesia berhak dibatasi

Penguasa juga berhak membatasi atau melarang pemakaian kode yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat 2: Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia.

8. Telepon, pemancar radio dan alat lain yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak berhak disita dan dihancurkan

Telepon juga bisa dibatasi, seperti diatur dalam Pasal 17 Ayat 3. Penguasa berhak menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya telepon, telegraf, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga menyita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

9. Rapat, pertemuan, arak-arakan yang dapat dikunjungi rakyat umum harus izin dulu

Rapat-rapat umum yang bisa diakses publik juga berhak dibatasi seperti diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi:

Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta izin terlebih dahulu. lzin ini oleh Penguasa diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksud dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.

10. Gedung, tempat kediaman, lapangan berhak dibatasi penggunaannya

Jika Darurat Sipil diterapkan, terdapat kemungkinan gedung-gedung akan dibatasi penggunaannya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 Ayat 2

11. Orang yang berada di luar rumah berhak dibatasi

Jika Darurat Sipil diterapkan, jangan harap bisa bebas berada di luar rumah sesuai dengan Pasal 19,

12. Badan dan pakaian orang yang dicurigai berhak diperiksa

Tak hanya membatasi orang berada di luar rumah, Penguasa Darurat Sipil juga berhak memeriksa badan dan pakaian orang-orang uang dicurigai. Peraturan ini tercantum dalam Pasal 20.

Itulah beberapa hal-hal yang dibatasi pemerintah jika darurat sipil diterapkan di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here