Datangi Laut Natuna, Jokowi Katakan Laut Natuna Itu Milik RI

0
7
Jokowi
Datangi Laut Natuna, Jokowi Katakan Laut Natuna Itu Milik RI

elahan.com, Kunjungan Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi ke laut natuna Provinsi Riau, tengah menjadi perbincangan hangat karena saat ini diklaim oleh China. Setibanya di sana presiden menemui nelayan dan melihat laut Natuna dari KRI Usman Harun. Joko Widodo tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB pada Rabu, 8 Januari 2020 dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, beliau lalu menaiki KRI Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.

Dengan menggunakan KRI Usman Harun, Presiden meninjau situasi Perairan Natuna bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Beliau memastikan bahwa ada penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Kunjungan Presiden dilakukan saat tensi diplomatik antara Indonesia dan China tengah memanas. Kehadiran Presiden Joko Widodo di laut Natuna, kata Pramono, menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Hal itu pun sudah ditegaskan Jokowi kala sidang kabinet paripurna kemarin.

Situasi di laut Natuna dalam beberapa hari terakhir cukup memanas. Hal itu terjadi setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan Natuna. Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, laut atau perairan Natuna masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Adapun anggapan China, perairan Natuna masuk Nine Dash Line, meskipun dinilai klaim itu lemah. Nine Dash Line adalah zona sejauh 2 juta kilometer persegi yang membentang hingga perairan Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Natuna.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melayangkan nota protes kepada pemerintahan China melalui duta besar yang ada di Jakarta. Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus diminta untuk siaga di perairan Natuna, Provinsi Riau untuk terus memantau kondisi di sana.

Setelah kunjungannya, Presiden menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing di teritorial Indonesia. Presiden mengatakan bahwa kapal asing berada pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Hal itu dibenarkan bahwa kapal asing boleh melintasi ZEE namun tidak mengambil sumber daya yang ada.

Pakar politik internasional sekaligus rektor Universitas Widyatama Obsatar Sinaga menilai kunjungan Joko Widodo untuk memberi sinyal ke China. Menurutnya kunjungan tersebut akan berdampak pada persoalan laut Natuna. Sebab, dengan kunjungan itu menunjukan sinya kepada China bahwa laut Natuna adalah milik Indonesia.

Selain Presiden Jokowi yang ikut turun tangan, sebelumnya Indonesia sudah menyampaikan 4 poin mengenai sikap resmi sebagai respons atas tindakan China. Sikap itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi usai rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat, 3 Januari 2020.

Berikut adalah 4 poin sikap RI atas klaim China soal Natuna:

1. Telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia

2. Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982

3. Tiongkok merupakan salah satu anggota dari UNCLOS 1982. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982.

4. Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here