Demonstrasi Hong Kong Tolak RUU Ekstradisi, Ini Tuntutannya

0
41
Demonstrasi Hong Kong
Demonstrasi Hong Kong

Elahan.com, Tuntutan ratusan ribu warga pada demonstrasi Hong Kong yang terjadi pada Minggu, 16 Juni 2019 lalu adalah agar Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mundur dari jabatannya. Demo yang berpusat di Victoria Park hingga ke kantor pemerintahan ini dimulai pukul 14.30 waktu setempat.

Demonstrasi menuntut mundurnya Carrie ini diklaim diikuti oleh satu juta orang oleh para penggagasnya. Tetapi berdasarkan hitungan polisi, hanya diikuti oleh sekitar 240 ribu orang saja.

Hong Kong memang beberapa minggu terakhir sedang bergejolak. Demonstrasi Hong Kong ini dipicu karena protes terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi  2019. RUU tanpa batas waktu itu memungkinkan Hong Kong mengekstradisi pelaku kejahatan ke Cina daratan.

Pemerintah Hong Kong sebenarnya ingin membahas RUU ekstradisi tersebut pada Kamis, 13 Juni 2019 lalu. Tetapi akibat kerusuhan yang terjadi sehari sebelumnya, pembahasan tersebut akhirnya ditangguhkan. RUU ekstradisi itu dinilai bisa menggerus independensi peradilan Hong Kong. Di sisi lain, sistem peradilan Cina juga dinilai cacat.

Demonstrasi Hong Kong menolak RUU Ekstradisi
Demonstrasi Hong Kong menolak RUU Ekstradisi

Kerusuhan itu saja belum cukup bagi warga Hong Kong, mereka juga menuntut RUU dibatalkan dan Carrie diminta mundur dari jabatannnya. RUU ekstradisi ini disebut kontroversial oleh salah satu anggota parlemen prodemokrasi Claudio Mau.

Saat ditanya media soal tuntutan pengunjuk rasa yang meminta dirinya mundur, Carrie enggan menjawab. Carrie bahkan meminta agar warga Hong Kong memberikan kesempatan lagi kepada pemerintah untuk meninjau RUU ekstradisi itu.

Kesedihan dan penyesalan turut dirasakan Carrie terkait pemerintah yang kekurangan kerja sehingga menimbulkan perselisihan dan kontroversi. Menurut Carrie, RUU ekstradisi ini tetap melindungi hak asasi manusia. Adanya RUU ekstradisi ini bisa mencegah pelaku tindak pidana bersembunyi di Hong Kong. Sehingga nantinya ekstradisi tetap diputuskan berdasarkan kasus per kasus.

Undang-undang ekstradisi ini menurut kritikus bisa mengancam reputasi internasional Hong Kong sebagai pusat keuangan Asia. Sebab sudah ada beberaapa taipan Hong Kong yang mulai memindahkan hartanya ke luar negeri.

China disebut ikut campur

China disebut-sebut ikut mendorong agar RUU ekstradisi ini segera disahkan. Namun, dugaa tersebut dibantah. Beijing menyebut tetap menghormati apapun keputusan pemerintah darah administrasi khusus Hong Kong. Pemerintah pusat China juga akan mendukung Carie dan semua jajaran pemerintah dan di sisi lain menjunjung tinggi stabilitas dan juga kesejahteraan masyarakat Hong Kong.

Sistem peradilan di Cina sendiri memang didukung oleh Partai Komunis. Hal ini berarti bahwa peradilannya ditandai dengan adanya penyiksaan, pengakuan paksa, menahan sewenang-wenang, serta tidak memberikan akses baik ke pengacara.

Bahkan media lokasl di Cina, People’s Daily mengutuk aksi demonstrasi Hong Kong tersebut. Media Partai Komunis Cina ini menyebut adanya campur tangan dari antek asing, yang mana orang-orang penting di Hong Kong sudah mengandalkan orang asing yang anti-Cina untuk turun ke jalan.

Di lihat dari segi historis, di masa lalu Hong Kong dengan China memang sudah berbeda terlebih dari segi kesejahteraan. Sebagian wilayah China pada masa dulu masih berjuang menghilangkan kemiskinan sedangkan Hong Kong merupakan wilayah yang kaya. Namun, setelah Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China, terjadi pergeseran.

Masyarakat yang ikut demonstrasi Hong Kong menyesalkan adanya RUU ekstradisi ini karena dianggap menyerang nilai-nilai orang Hong Kong dan komunitas internasional. Pemerintah dinilai hanya ingin meloloskan dan mengesahkan RUU ini, tanpa memikirkan rakyat Hong Kong. Terlebih pemerintah tidak dipilih oleh rakyat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here