Didemo Pekerja, Ini 5 Dampak Negatif Omnibus Law Cipta Kerja

0
3
Omnibus Law
Didemo Pekerja, Ini 5 Dampak Negatif Omnibus Law Cipta Kerja

Elahan.com, Meski telah disahkan, omnibus law cipta kerja tetap menjadi kontroversi. Banyak masayarakat yang juga pekerja tidak menerima adanya aturan tersebut. Itu karena dalam Undang-undang tersebut mengubah sejumlah aturan bagi para pekerja di Indonesia. Namun pemerintah meyakini bahwa UU cipta kerja dibuat untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi asing dan lainnya.

Apa sajakah dampak negatif yang dinilai merugikan pekerjaan? Berikut diantaranya:

1. Tidak Mendapat Pesangon

UU Ciptaker menghapus setidaknya 5 pasal mengenai pemberian pesangon pada pekerja yang mengundurkan diri, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau meninggal dunia. Pertama pada pasal 81 poin 51 UU Ciptaker menghapus ketentuan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan yang berisi aturan penggantian uang pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri.

Lalu kedua, pasal 81 poin 52 UU Ciptaker menghapus pasal 163 di UU Ketenagakerjaan terkait dengan pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, pasal 81 poin 53 UU Ciptaker menghapus pasal 164 UU Ketenagakerjaan yang mengatur pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (force majeur).

Keempat, pasal 81 poin 54 UU Ciptaker menghapus pasal 165 pada UU Ketenagakerjaan terkait pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK karena perusahaan pailit. Terakhir kelima pada pasal 81 poin 55 UU Ciptaker menghapus pasal 166 UU Ketenagakerjaan tentang pemberian pesangon kepada ahli waris apabila pekerja atau buruh meninggal dunia.

2. Memudahkan Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA)

UU Ciptaker juga dinilai memudahkan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 81 poin 4 hingga 11 UU Ciptaker yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dimana sebelumnya pengusaha yang memiliki TKA memiliki kewajiban izin tertulis dan kini berdasarkan UU Ciptaker pengusaha hanya diwajibkan memiliki rencana penggunaan TKA, sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 poin 4 UU Ciptaker yang mengubah Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Pemerintah juga mempersempit cakupan jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA.

3. Dihapuskannya Minimal Kontrak 3 Tahun

Dihapusnya sejumlah pasal dalam terkait ketentuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) melalui UU Ciptaker. Salah satu poin yang menuai kontroversi adalah pemerintah menghilangkan batasan maksimal karyawan kontrak selama 3 tahun dalam UU Ciptaker.

Pasal 81 poin 15 UU Ciptaker mengubah bunyi pasal 59 UU Ketenagakerjaan sehingga hanya menyampaikan jika PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Secara gamblang, pemerintah menghapus batasan maksimal 3 tahun tersebut. Akan tetapi, pemerintah mencantumkan pada pasal 81 poin 15 yang mengubah Pasal 56 UU Ciptaker jika jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Itu berarti, lama masa kontrak bergantung dari kesepakatan pemberi kerja dan tenaga kerja.

4. Perpanjangan Waktu Lembur dan Hilangnya Cuti Panjang

Dalam UU Ciptaker tepatnya Pasal 81 poin 22 mengubah pasal UU 78 UU Ketenagakerjaan tentang waktu kerja lembur. Pasl 78 UU Ketenagakerjaan menyebutkan jika waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam seminggu. Namun dalam Omnibus Law Ciptaker, waktu lembur bertambah menjadi paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Selain itu juga dihapusnya Pasal 81 poin 79 mengenai ketentuan cuti panjang yaitu 1 bulan pada tahun ke-7 dan 1 bulan pada tahun ke-8.

5. Tidak ada UMK

Dampak negatif lainnya, UU Ciptaker menghapus upah berdasarkan provinsi atau kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kota/kabupaten yang tertera dalam Pasal 89 UU Ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, UU Ciptaker menyatakan jika gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu yang tertera dalam pasal selipan 88C UU Ciptaker. Itulah lima dampak negatif omnibus law cipta kerja yang dirasa merugikan para buruh atau pekerja di Indonesia. Namun pemerintah meyakini bahwa aturan-aturan dibuat dengan berbagai pertimbangan yang akan lebih menguntungkan masyarakat. Sehingga pada saat ini meski telah disahkan Undang-Undang tersebut masih terus menuai kontroversi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here