Empat Kali Amandemen UUD 1945, Apakah Tujuan dan Risikonya?

0
6
Amandemen UUD 1945
Empat Kali Amandemen UUD 1945, Apakah Tujuan dan Risikonya?

elahan.com, Amandemen UUD 1945 merupakan kegiatan melakukan perubahan terhadap UUD (Undang-undang Dasar) 1945. Dalam kegiatan tersebut dilakukan perbaikan atau pelengkapan pada beberapa rincian pada UUD 1945 yang asli.

Tujuan dilakukannya amandemen yaitu untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar, dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Selin itu juga sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi

Amandemen UUD 1945 dilakukan dengan tujuan mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Namun bukan tanpa risiko, ada sejumlah risiko yang dapat terjadi karena ada amandemen UUD 1945. Antara lain adanya sejumlah kelemahan sistimatika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten. Ada pula sejumlah kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas.

UUD 1945 sebelum dilakukan amandemenmemiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. UUD 1945 mengalami empat kali amandemen. Hasilnya, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal 194 ayat, tiga pasa aturan perakitan, dan dua pasal aturan tambahan. Berikut adalah rincian singkat setiap amandemen.

1. Amandeman ke 1

Amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Hasilnya, ada sembilan pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 yang diamandemen. Perubahan fundamental yang terjadi pada Amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR. Serta pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

2. Amandeman Ke 2

Amandemen kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2000. Ada 15 pasal yang mengalami perubahan atau tambahan. Selain itu ada 6 bab yang mengalami perubahan penting di beberapa bidang, antara lain mengenai otonomi daerah/desentralisasi, penegasan fungsi dan hak DPR, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia dan sistem pertahanan dan keamanan Negara.  Adapula perubahan terhadap pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, pengaturan bendera, bahasa, lambang Negara, dan lagu kebangsaan.

3. Amandemen Ke 3

Amandeman  ketiga ini berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9 November 2001. Ada 23 pasal perubahan/tambahan dan tiga bab tambahan. Perubahan mendasar yang dimaksud antara lain mengenai Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis, perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan Presiden dan wakil Presiden langsung oleh rakyat dan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu juga mengenai kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, sistem Pemilihan umum, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan Komisi Yudisial.

4. Amandemen Ke 4

Amandemen UUD 1945 keempat berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 11 Agustus 2002. Ada 13 pasal, tiga pasal aturan peralihan, dua pasal tambahan dan peruban dua bab. Tidak ada catatan khusus selain fakta pembahasannya berlangsung alot pada Sidang MPR.

Demikian empat kali proses Amandemen UUD 1945. Kita juga dapat mengetahui pasal-pasal apa sajakah dalam Undang-undang Dasar 1945 yang dirubah atau ditambahkan. Serta memahami tujuan dan risiko amandemen terhadap UUD 1945.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here