Empat Lembaga Survei Indonesia Jelaskan Sumber Dana Pada Sidang Bawaslu

0
69
Sidang Bawaslu mengenai sumber dana quick count berbagai lembaga survei Indonesia
Sidang Bawaslu mengenai sumber dana quick count berbagai lembaga survei Indonesia

elahan.com, Dalam lanjutan sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hitung cepat di sejumlah lembaga survei Indonesia pada Pilpres 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) mempertanyakan mengenai aturan publikasi pendanaan lembaga survei yang resmi masuk dalam daftar KPU.

Menurut Sahroni, kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga, harusnya lembaga survei tersebut mempublikasikan sumber pendanaan kepada publik sesuai dengan peraturan KPU tahun 2019.

Kata Sahroni, sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Tahun 2018, laporan pendanaan harus dipublikasikan dan harus diaudit. KPU menurut dia juga harus mempublikasikan metode survei yang digunakan setelah hitung cepat dimulai, setidaknya paling lama 15 hari sejak dimulainya proses hitung cepat.

Jika demikian, seharusnya pada 2 Mei 2019, berbagai lembaga survei Indonesia tersebut sudah harus memberitahukan keppada publik sistem yang digunakan untuk mendapatkan angka-angka pada hitung cepat yang membuat salah satu paslon menang pada Pemilu 2019.

Lembaga survei Indonesia pada sidang Bawaslu
Lembaga survei Indonesia pada sidang Bawaslu

Menurut Sahroni, pada kondisi inilah KPU mengabaikan tugas dari publikasi tersebut. Akan tetapi menurut tim kuasa hukum KPU Indra Setya Arifin, tidak ada aturan baku yang mengharuskan KPU melakukan publkasi mengenai dana dan juga metode yang digunakan pada survei tersebut.

Indra menyebut, dana lembaga survei berbeda dengan dana kampanye yang harus dilaporkan oleh peserta kampanye dan diaudit. Hal ini dikarenakan lembaga survei merupakan partisipasi masyarakat dan bukanlah merupakan peserta pemilu. Lagi pula, belum pernah ada pembahasan mengenai keuangan lembaga survei tersebut.

Kata dia, mengenai dana merupakan uang dari masing-masing lembaga survei. Belum pernah dibahas sekalipun.

Tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi tampak kesal dan tetap bersikeras meminta KPU agar bisa menjelaskan secara rinci. Sahroni berpendapat bahwa lebih baik tidak ada aturan sama sekali apabila beralasan bahwa lembaga – lembaga survei Indonesia tersebut merupakan partisipasi masyarakat.

Sidang yang digelar pada Jumat, 10 Mei 2019 itu dipimpin oleh Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Petalolo, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja. Pada sidang tersebut, juga menghadirkan pihak terkait yang diwakili oleh empat lembaga survei Indonesia diantaranya, lembaga survei Indobarometer, SMRC, Poltracking, dan Indikator.

Deni dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut bahwa sumber dana milik lembaganya untuk melakukan hitung cepat atau quick count berasal dari kerja sama yang dilakukan dengan sejumlah media, yakni 7 TV Nasional dan 2 media online.

Ketika majelis mempertanyakan laporan sumber dana tersebut terbuka pada publik atau tidak, Deni juga menjelaskan bahwa laporan keuangan tersebut bisa dilihat oleh publik di website resmi SMRC yang sudah ditayangkan sejak 24 April 2019.

Perwakilan dari Indikator Politik, Adam Kamil, menyebut sumber dana lembaga survei nya untuk proses quick count Pileg dan Pilpres bersumber dari dana mandiri milik Indikator itu sendiri karena menyebut sebagai bentuk partisipasi lembaganya.

Lembaga survei Poltracking juga mengungkapkan sudah mencantumkan sumber dana quick count yang berasal dari internal perusahaan. Sedangkan Indobarometer tidak mengetahui secara rinci sumber dana untuk melakukan hitung cepat yang digunakan oleh lembaganya.

Sidang dugaan pelanggaran ini diselenggarakan karena tidak semua kubu sependapat dengan hasil hitung cepat pilpres yang memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan unggul sekitar 55 persen dibandingkan pesaingnya, Prabowo-Sandiaga Uno yang hanya mendapatkan 45 persen suara.

BPN Prabowo-Sandi menyebut bahwa hasil dari berbagai lembaga survei Indonesia tersebut bertentangan dengan hasil di lapangan dan penuh rekayasa.

Penayangan hasil hitung cepat dari 40 lembga survei yang diperbolehkan KPU melaksanakan hitung cepat sudah ditampilkan kepada publik sejak 2 jam setelah pemungutan suara selesai digelar. Meskipun masing-masing lembaga survei menunjukkan hasil yang tidak sama secara angka, tetapi secara umum menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf memenangkan pemilu 2019 ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here