Erick Thohir Pastikan Pernyataan Jokowi Bukan Serangan Personal

0
33
Erick Thohir
Erick Thohir (istimewa)

elahan.com – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir menyatakan bahwa pembahasan soal lahan Prabowo bukanlah serangan personal. Erick menjelaskan, pernyataan Jokowi saat itu hanya untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang populis.

“Saya rasa kalau BPN atau pihak tertentu merasa ini hal pribadi, ya mohon maaf karena ini bicara kebijakan,” ucap Erick di kantor El Royale Kelapa Gading, Rabu (20/2/2019).

Menurut penjelasannya, Jokowi hanya berbicara terkait dengan kebijakan. Bahwa di era pemerintahan Joko Widodo, lahan hanya diberikan kepada rakyat biasa dan bukan untuk para elite.

“Pak Jokowi memang lebih populis, beliau ingin memastikan rakyatnya memiliki tanah,” ucap mantan bos klub sepakbola Inter Milan tersebut.

Menurutnya, Jokowi sengaja menyinggung Prabowo karena memang sedang berhadapan saat debat. Dia memberi contoh salah satu kepemilikan lahan yang besar adalah Prabowo.

“Saya rasa kalau subjeknya orang lain, karena kan memang debat itu hanya ada dua kandidat. Itu kan hanya contoh,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasionla (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, menanggapi terkait pernyataan Jokowi yang menyinggung lahan milik Prabowo.

Hashim mengatakan, bahwa lahan milik Prabowo di Aceh dan Kaltim adalah aset-aset yang diperoleh dari lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada 2004 lalu.

“Saya tahu persis bagaimana prosesnya, itu lahan yang disebutkan Pak Jokowi adalah bagian dari aset-aset yang Pak Prabowo selamatkan pada tahun 2004, itu dalam rangka lelang aset-aset BPPN. Ada juga pengusaha besar yang saat itu wanprestasi tidak bisa bayar kembali perbankan nasional, karena itu diambil alih oleh BPPN di tahun 1998,” ucap Hashim, Rabu (20/2/2019).

Menurut adik Prabowo tersebut, lahan itu bukanlah milik pribadi Prabowo, tetapi aset perusahaan dengan serifikat hak guna usaha. Terdiri dari hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan.

“Semua itu milik negara dan itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha untuk dikelola selama ada yang 30 tahun, 35 tahun dan sebagainya dan juga bisa diperpanjang, jelas Hashim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here