Fakta Keanehan Anggaran DKI, Lem Aibon Hingga Cat Impor Jalur Sepeda

0
10
keanehan anggaran DKI
Sejumlah keanehan anggaran DKI menjadi kontoversi di masyarakat.

elahan.com, Ramai dibicarakan soal anggaran janggal di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan menjadi sorotan publik. Bermula dari penemuan keanehan anggaran DKI terkait pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Prafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Kejanggalan dana pengadaan dalam anggaran APBD DKI ini pertama kali dipublikasikan melalui akun media sosial anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana pada 29 Oktober 2019. Ia menyampaikan bahwa telah ditemukan anggaran aneh berupa pengadaan lem aibon senilai Rp 82,8 miliar serta ditemukan kejanggalan lainnya dalam KUA-PPAS DKI Jakarta tahun 2020.

Meski masih dalam kategori anggaran sementara, hal ini manarik perhatian masyarakat luas dan menyampaikan kritikan. Walau sudah di klarifikasi pihak Pemprov DKI Jakarta, hal ini masih saja ramai dibicarakan. Berikut sejumlah fakta yang berkaitan dengan keanehan anggaran DKI 2020:

Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Juta

Kejanggalan dalam APBD DKI 2020 ini pertama kali dibongkar oleh politikus PSI yang merupakan anggota DPRD DKI dari fraksi PSI William Aditya Sarana. Cuitan Twitternya ini pun menuai respon dari berbagai kalangan. Banyak menanyakan keanehan anggaran ini.

Setelah berebarnya berita ini, Dinas Pendidikan pun mengklarifikasi hal ini, pihaknya mengaku salah dalam pengisian data dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 yang dilakukan oleh pegawainya. Sekertaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati mengatakan jika usulan anggaran dinai melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah1 Kota Jakarta Barat tersebut, item yang diusulkan hanya berupa kertas dan tinta saja. Ia pun juga menegaskan jika tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.

Kepala Bappeda DKI Mundur

Bappeda Sri Mahendra mengundurkan diri.

Pada 1 November 2019 ketika pemberitaan mengenai anggaran lem aibon masih ramai diperbincangkan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika jumpa pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Mahendra pun juga turut menyampaikan kepada media perihal pengunduran dirinya sebagai Bappeda. Dirinya mengatakan situasi dan kondisi yang tengah terjadi saat itu membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, dan karena itulah Mahendra mengajukan surat permohonan pengunduran diri dengan harapan agar akselerasi bisa lebih ditingkatkan.

Berkaitan dengan ini, Bappeda memiliki tanggung jawab dalam penyusunan rencana anggaran DKI Jakarta, dan dalam beberapa waktu terakhir, perencanaa anggaran DKI tengah menjadi sorotan karena adanya sejumlah kejanggalan, dan tak terkecuali perihal salah input dana anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar.

Keanehan Anggaran Hingga Bikin Kadis Pariwisata dan Budaya DKI Mengundurkan Diri

Selain anggaran lem aibon yang menjadi bahan perbincangan kerena dianggap anggaran nyeleneh, rupanya terdapat tiga anggaran lainnya cukup membuat geleng-geleng kepala. Berikut daftar anggaran aneh DKI Jakarta 2020:

  • Influencer dari Luar Negeri

Pemprov DKI Jakarta pada 2020 berencana akan menggelontorkan anggaran senilai Rp 5 miliar untuk membayar influencer dari luar negeri yang akan bertugas mempromosikan pariwisata Jakarta. Rencana ini pun mendapatkan beragam reaksi dari masyarakat luas.

Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI jakarta Asiantoro pun mengklarifikasi hal ini dan mengatakan jika anggaran tersebut telah dicoret atau dihapus. Hal ini pun disebut-sebut juga dikaitkan dengan pengunduran diri Kadis Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta Edy Junaedi yang mengundurkan diri dan bertepatan dengan hebohnya pemberitaan ini. Namun, alasan Edi Junaedi yang disampaikan adalah keinginan dirinya untuk jadi staf di TMII.

  • Jalur Sepeda Menggunakan Cat Import

Rencana pengeluaran anggaran Pemprov DKI Jakarta yang ikut menjadi sorotan adalah untuk pembuatan jalur sepeda yang menelan biaya hingga Rp 73,7 miliar. Penggunaan dana ini pun membuat masyarakat bereaksi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut jika dana ini dibutuhkan karena menggunakan cat yang diimpor dari luar negeri, dan dengan dana sebesar itu ditargetkan pada tahun 2022 akan ada jalur sepeda sepanjang 500 km yang rampung dikerjakan.

Pembuatan sarana publik berupa jalur sepeda ini telah menjadi salah satu prioritas Pemprov karena adanya klaim peningkatan jumlah pengguna sepeda di Jakarta. 

  • Antivirus dan Perangkat Lunak Senilai Rp 12,9 miliar

Ketiga adalah dana anggaran senilai Rp 12,9 miliar yang direncanakan akan digelontorkan untuk pengadaan antivirus serta perangkat lunak di kantor-kantor pemerintahan DKI jakarta. Perencanaan ini menjadi salah satu rencana tertulis di Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD DKI Jakarta tahun 2020.

Rencana penggunaan biaya sebesar ini adalah untuk menyewa antivirus, memberi Microsoft Office 2016, serta membeli lisensi perangkat lunak Oracle untuk basis data kependudukan.

Itu sejumlah fakta dan kontroversi anggaran dalam APBD DKI 2020 yang tengah dibahas saat ini. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta juga turut memberikan pendapat. Dirinya mengatakan hal ini tak perlu di hebohkan, akan tetapi menjadi sarana kritis masyarakat kepada Pemprov DKI agar menjadi lebih baik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here