Fakta RUU PKS, Penjelasan Hingga Tanggapan MUI

0
8
RUU PKS
RUU PKS hingga kini masih diperdebatkan usai tak jadi disahkan oleh DPR.

elahan.com, RUU PKS hingga kini masih saja diperbincangkan. Pasalnya, rancangan undang-undang ini tak jadi disahkan oleh DPR karena adanya sejumlah kontroversi terkait isi dari RUU PKS ini. Rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini terus menuai pendapat mulai dari yang pro dan kontra.

Sejumlah pihak yang pro akan RUU PKS ini mengatakan jika ini dapat membantu wanita Indonesia yang mengalami kekerasan untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan pihak yang kontra mengatakan, rancangan undang-undang ini dapat memicu adanya perzinahan dan dianggap feminisme.

Berikut adalah sejumlah fakta mengenai RUU PKS, mulai dari isi hingga kontra di sejumlah kalangan masyarakat:

Alasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Muncul

Munculnya gagasan mengenai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual disebabkan oleh kasus kekerasan pada perempuan yang semakin hari kian bertambah jumlahnya. Selain itu, gagasan ini muncul karena banyaknya pengaduan atas kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik yang disebabkan tidak adanya payung hukum yang bisa memahami serta memiliki sebustransi yang tepat terkait kekerasan seksual.

RUU PKS
RUU PKS menimbulkan pro dan kontra.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, dalam  waktu 10 tahun yaitu 2001 hingga 2011, sedikitnya terdapat 35 perempuan dan anak perempuan yang telah menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang kian meningkat, sejumlah masyarakat dari kalangan penyintas kekerasan seksual dan Komnas Perempuan kemudian menggagas RUU yang dibuat atas dasar pengaduan dan data tahunan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan.

Tujuan Dibuatnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Tujuan dari adanya RUU PKS ini agar bisa menjadi sebuah upaya untuk mendekatkan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual melalui suatu kerangka berpikir baru yang menjadim masyarakat terbebas dari kekersan seksual, serta menciptakan proses hukum yang lebih merangkul korban dan memperhatikan hak-haknya.

Isi Pokok RUU PKS

Berdasarkan draf RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual ini bertujuan untuk mencegah segala hal bentuk kekerasan seksual; berupa menangani, melindungo dan memulihkan korban. Selain itu, uu ini nantinya bertujuan untuk menindak pelaku serta menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran serta tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Sedangkan untuk cakupan tindak pidana kekerasan seksual disini yaitu ekploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dam penyiksaan seksual. Untuk tindakan kekerasan seksual  yang bisa dipidana yaitu, dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya.

Ketententuan yang mngatur mengenai perlindungan dan hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi pun telah diatur dalam RUU PKS Pasal 21 hingga 39 yang mencakup hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan terhadap korban, keluarga korban, dan saksi atau saksi ahli dalam kasus kekerasan seksual.

Kontra Atas RUU PKS

Terkait RUU PKS banyak pihak yang pro dan tak sedikit pula yang kontra. Salah satu pihak yang kurang menyetujui isi RUU PKS ini adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI.

RUU PKS
MUI dan sejumlah elemen masyarakat menolak pengesahan RUU PKS.

Hal ini sidampaikan oleh Anggota Komisi Ukhuwah MUI Pusat, Wido Supraha yang menyebutkan ada sejumlahkelemahan dalam rancancangan undang-undang penghapusa kekerasa seksual. Berikut adalah poin-poinnya:

  • Tidak Komperhensif

Poin pertama adalah RUU PKS dianggap tidak komprehensif melainkan parsial. Wido mengambil masalah KDRT. Ia mengatakan, KDRT hanya berlaku di lingkungan rumah tangga, sedangkan sodomi tidak diatur. Justri harusnya diatur secara komperhensif.

  • Narasi Paham dan Teori Feminisme

Poin kedua yang disampaikan Wido, menurutnya RUU PKS ini dibangun di atas dasar narasi paham dan teori feminisme, tanpa adanya prespektif agama dan sila pertama pada Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia mengatakan jika agama dan feminisme radikal itu berseberangan.

  • Lemah dalam Pembuktian Kekerasan Seksual yang Terjadi Pada Korban

Poin ketiga, Wido menjelaskan soal RUU ini lemah dalam pembuktian kekerasan seksual yang terjadi terhadap korban. Selain itu ia juga menyebut jika rancangan undang-undang ini seperti mendikte Kepolisian, Jaksa, dan Hakim yang dianggap menabrak KUHP, kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian.

  • Dianggap Menggabungkan Hukum Formal dan Materil

Terakhir, Wido mengatakan jika rancangan undang-undang ini memuat hukum acara pidana sendiri, terpisah dari hukum acara pidana nasional yaitu KUHP. Selain itu RUU ini dianggap menggabungkan hukum formal dan materil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here