HTI Harap Yusril Ihza Mahendra Tetap Profesional Setelah Kasasi Ditolak

0
77
Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra (istimewa)

elahan.com – Kasasi ditolak MA, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Dirinya juga mengaku tidak kaget dengan putusan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan HTI. Dia juga sudah memprediksi putusan yang menguatkan pembubaran HTI.

“Pertama, kami merasa kaget dengan putusan tersebut. Di tengah suasana dan budaya hukum yang diskriminatif dan politis seperti ini, putusan itu sangat mungkin terjadi,” kata Ismail, Sabtu (16/2/2019).

Ismail yakin bahwa Yusril Ihza Mahendra akan tetap bekerja dengan profesional sebagai kuasa hukum pihak HTI. Walaupun saat ini Yusril juga sudah menjadi kuasa hukum tim Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Menurutnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah.

“Saya yakin Pak Yusril pasti profesional,” ucapnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan HTI terkait putusan pemerintah yang mencabut status badan hukum HTI. Dengan demikian, surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 akan tetap berlaku.

Majelis hakim yang ikut menyidangkan perkara tersebut diantaranya, Sudaryono, Hary Djatmiko, dan Supandi mengeluarkan putusan tersebut pada 14 Februari 2019. Pada 7 Mei 2018, PTUN Jakarta telah menolak gugatan yang diajukan HTI terhadap Kementerian Hukum dan HAM.

Majelis Hakim PTUN Jakarta menilai, ormas HTI telah terbukti ingin mendirikan negara khilafah di wilayah NKRI. HTI ingin mendirikan negara Khilafah Islamiyah di NKRI tanpa ikut pemilu. Hal tersebut sudah ada dalam bentuk aksi dan bukan hanya konsep atau pemikiran saja.

Bukti tersebut akan dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim untuk menolak gugatan yang diajukan HTI.

Menurut Majelis hakim, perjuangan mendirikan negara khilafah tanpa adanya demokrasi dan pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Pancasila. Aksi dan konsep tersebut sudah tidak ada dalam konsep nasionalisme.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai, HTI telah melanggar ketentuan dalam UU tentang Ormas. Sesuai UU tersebut, Menteri Hukum dan HAM berhak mencabut status badan hukum HTI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here