Janji Penyelesaian Defisit BPJS Kesehatan 200 Hari Dinilai Retorika Saja

0
18
Defisit dana BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan

Elahan.com, Defisit keuangan BPJS Kesehatan menjadi permasalahan nasional yang strategis untuk diperbincangkan oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye Pilpres 2019.

Seperti Prabowo-Sandiaga yang menyebut akan segera mengobati keuangan BPJS yang defisit setiap tahunnya jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nantinya. Bahkan Sandiaga bilang akan pihaknya akan mengubah nasib kinerja keuangan BPJS Kesehatan dalam waktu 200 hari kerja.

Sandiaga Uno janji obati defisit BPJS Kesehatan
Sandiaga Uno janji akan obati defisit BPJS Kesehatan jika terpilih

Ada beberapa opsi yang akan ditempuh menyelesaikan masalah defisit ini yang secara umum bertumpu pada APBN. Pertama, dengan mengembalikan kekayaan yang bocor hingga Rp 1.000 triliun dan memasukkannya ke anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu menyuntikkannya ke badan penyelenggara jaminan sosial.

Langkah kedua adalah dengan menggenjot tingkat kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Serta yang ketiga adalah dengan mencari alokasi anggaran dari kementerian lain tidak hanya satu kementerian, tetapi dibantu dengan anggaran dari pos lainnya.

Sebenarnya strategi ini sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa tahun terakhir ini dalam periode jabatannya. Jokowi memberi alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan ini. Mulai dari menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN), menyuntikkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), hingga pembayaran talangan iuran bagi Peserta Bantuan Iuran (PBI), yang ketiganya berasal dari APBN.

Koordinator advokasi BPJS Watch, timboel Siregar menyebut APBN tidak bisa menjadi solusi untuk menutup masalah defisit karena tidak akan cukup. Sehingga menurut dia pihak oposisi tidak bisa mengumbar janji menutup defisit anggaran dengan APBN.

Lagipula, menurut Timboel, mengembalikan kekayaan negara yang bocor tidak semudah membalikkan telapak tangan. APBN juga memiliki keterbatasan defisit, setiap tahun hanya diperbolehkan defisit 3 persen saja. Timboel juga menambahkan bahwa APBN tidak hanya untuk sektor kesehatan saja, tetapi juga ada pendidikan, pembangunan, transfer ke daerah, yang semuanya juga penting dan menjadi prioritas.

Hal ini dikomentari oleh seorang Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto yang menyebut bahwa menggunakan dana APBN untuk mengatasi defisit badan penyelenggara jaminan sosial ini adalah hal yang diperbolehkan dan menjadi solusi dalam jangka pendek saja.

Sebab hidup Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini menurutnya memang mengandalkan dana dari APBN. Akhmad mengatakan premi yang dibayar rendah, manajemen investasi tidak jalan, cash flow terjepit, serta beban klaim yang ditanggung berat. Sehingga memang hanya mengandalkan APBN.

Akhmad mengatakan harusnya dana APBN tidaklah menjadi tumpuan satu-satunya. BPJS Kesehatan harus bisa mengelola premi untuk diinvestasikan agar perputaran dana bisa membuat perusahan asuransi bisa bertahan. Tentu saja perusahaan asuransi ini hendaknya bisa menjalankan roda bisnis secara wajar dan perlu adanya strategi lain agar masalah keuangan ini bisa dibenahi.

Akhmad juga mengatakan bahwa penggunaan APBN untuk alokasi asuransi kesehatan ini harus dipertanggungjawabkan seiring dengan adanya audit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) agar tidak terjadi kecurangan (fraud). Perlu juga membentengi dengan memasukkan pasal-pasal korupsi sebagai bentuk pengawasan untuk membentengi dari potensi kecurangan.

Pernyataan Sandiaga mengenai penyelesaian selama 200 hari kerja dinilai Irvan Rahardjo tidak realistis dan hanya retorika normatif semata. Jika defisit anggaran tersebut ditutup dengan anggaran APBN, itu perlu persetujuan DPR. Sedangkan pembahasan antara pemeritah dan anggota DPR terkait hal itu bisa memakan waktu yang lama.

Masalah defisit BPJS Kesehatan, kata Timboel Siregar, tentu saja melibatkan banyak pihak, mulai dari politik anggaran pemerintah, kinerja direksi, hingga peran rumah sakit. Sehingga penyelesaian 200 hari kerja seperti yang diucapkan Sandi terdengar tidak masuk akal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here