JK Bersedia Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019, Ini Syaratnya

0
82
JK Pilpres 2019
Jusuf Kalla (JK) bersdia menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019

Elahan.com, Jusuf Kalla atau JK menyatakan kesediaannya untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019. Namun, hal tersebut akan terjadi dengan syarat undang-undang mengizikannya maju dengan jabatan yang sama untuk kedua kalinya.

“Ini kita tidak bicara pribadi saja. Bicara tentang bangsa ke depan,” kata JK di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta pada Selasa, 17 Juli 2018. Ia juga mengaku akan melihat terlebih dulu perkembangan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

JK sebelumnya menyatakan ingin istirahat dari dunia politik setelah jabatan Wapres periode ini selesai. Sementara, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengungkapkan, JK bersedia mendampingi Jokowi untuk periode selanjutnya.

“Pak JK itu sebenarnya bersedia saja untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu nomor satu dan itu tergantung dari Pak Jokowi sendiri,” kata Sofjan. Syaratnya, uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikabulkan oleh MK.

Uji materi tersebut sebelumnya diajukan oleh Partai Perindo, Selasa, 10 Juli 2018, dengan diwakili kuasa hukum Christophorus Taufik, Ricky K Margono, dll. Gugatan terhadap Pasal 169 huruf n dilakukan karena pasal tersebut dianggap menghalangi Perindo untuk mengusung JK sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Pasal 169 huruf n menyatakan capres-cawapres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode. Hal inilah yang menghalangi JK untuk kembali maju, sebab ia sudah dua kali menjabat sebagai wapres, yaitu pada periode 2004-2009 mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dan 2014-2019 mendampingi Jokowi.

“Bahwa Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilu 2019 yang mempertimbangkan beberapa calon yang rencananya akan diusung pada Pemilu 2019, termasuk di antaranya pasangan-pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla namun terkendala oleh adanya frasa ‘tidak berturut-turut’ di dalam bunyi penjelasan Pasal 169 huruf n,” tulis Perindo pada gugatan yang diunggah di situs resmi MK.

Gugatan serupa pernah ditolak MK sebelumnya. MK tidak memproses gugatan yang diajukan Muhammad Hafidz dkk karena pemohon dinilai tak memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Di sisi lain, Perindo percaya diri gugatannya akan diterima, sebab mereka memiliki legal standing yang kuat, yaitu sebagai parpol peserta pemilu dan pilpres 2019.

Baca Juga: Tim Pemenangan Jokowi Siapkan 225 Jubir untuk Pilpres 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here