Jokowi Mengucap Syukur Atas Kenaikan Persepsi Korupsi Indonesia

0
42
Jokowi mengucapkan syukur atas kenaikan indeks persepsi korupsi di Indonesia
Jokowi mengucapkan syukur atas kenaikan indeks persepsi korupsi di Indonesia (istimewa)

elahan.com – Menurut organisasi Transparency Interntional Indonesia (TII), indeks persepsi korupsi (IPK) RI mengalami kenaikan sebanyak satu poin. Di tahun 2017, IPK Indonesia yaitu 37, namun di tahun 2018, IPK nya mengalami kenaikan ke angka 38.

Presiden Indonesia Joko Widodo mengucap syukur ata perbaikan situasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Ya, kita harus gini ya, setiap kenaikan apa pun harus kita syukuri. Dulu di tahun 2014, (IPK) poinnya 34. Lalu, sekarang 38, ini kan sebuah kenaikan,” ucap Jokowi, Kamis (31/1/2019).

Jokowi mengakui, memang sulit untuk bisa mendongkrak IPK Indonesia secara instan. Hanya saja, perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan IPK tersebut terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan perbaikan sistem pemerintahan yang lebih transparan.

Sejak tahun 2014, nilai IPK Indonesia sudah mengalami kenaikan empat poin dari sebelumnya sebesar 34. Angka ini juga semakin baik jika dibandingkan pada tahun 1998, di mana nilai IPK Indonesia saat itu hanya sebesar 20.

“Dulu negara kita paling korup di Asia, sekarang bisa masuk ke papan tengah,” kata Jokowi.

Salah satu faktor yang mendorong peningkatan skor Indonesia secara signifikan berasal dari data Global Insight Country Risk Ratings yang naik 12 poin dari 35 ke 47. Menurut Manajer Departemen Riset Transparansi Internsional Indonesia Wawan Suyatmiko, peningkatan itu dikarenakan proses berusaha, perizinan, dan investasi semakin mudah di Indonesia.

Sementara itu, faktor yang stagnan adalah Political Risk Service dengan nilai 50. Hal ini lantaran masih adanya potensi risiko korupsi dalam sistem politik yang belum berubah. Selain itu, ada indikasi yang mencurigakan antara politisi dan pebisnis.

Naik turunnya skor IPK ditentukan berdasarkan sembilan indikasi penilaian, yaitu World Economic Forum, International Country Risk Guide, Global Insight Country Risk Rating, IMD World Competitivesness Yearbook, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy Project dan World Justice Project.

Wawan juga berharap pemerintah bisa meningkatkan integritas lembaga-lembaga pelayanan publik, terutama lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here