Jokowi Minta Siapapun Tidak Menakuti Rakyat dengan People Power

0
36
Jokowi minta tak ada pihak takuti rakyat
Jokowi minta jangan menakuti rakyat dengan people power

Elahan.com, Menanggapi ancaman people power Amien Rais, Calon presiden nomor urut 01 Jokowi meminta agar tidak ada pihak yang menakut-nakuti rakyat. Pernyataan ini disampaikan menanggapi ancaman Amien Rais yang menyebut akan mengerahkan massa bila menemukan kecurangan di Pemilu 2019 nanti.

Jokowi minta tak ada pihak takuti rakyat
Jokowi minta agar tidak ada yang menakuti rakyat

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut didasarkan pada temuan adanya 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga bermasalah.

Joko Widodo menyebut semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang dan ada aturan hukumnya. Sehingga jika ada kecurangan pihak yang dirugikan bisa melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan membawa bukti-bukti dan mengikuti prosedur. Pun jika terdapat indikasi pidana, capres 01 ini mempersilakan untuk lapor ke pihak kepolisian, begitu mekanismenya.

Joko Widodo juga menyebut bahwa pesta demokrasi adalah waktunya seluruh masyarakat Indonesia bergembira, bukan malah ditakut-takuti. Apalagi pemilihan umum sendiri baru akan diselenggarakan 17 April nanti, tetapi sudah berteriak kecurangan dari sekarang.

Garda Maharsi selaku Juru bicara milenial Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menyebut sikap Amien Rais tersebut tidk mencontohkan hal yang baik kepada rakyat. Bahkan Garda menyarankan agar Amien Rais membuat kartu suara sendiri dengan foto dirinya dan mencoblosnya sendiri jika masih ‘ngeyel’.

Juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily bahkan menyebut ancaman tersebut sebagai bagian dari framing mendelegitimasi Pemilu. Framing ini disebut dia menjadi bagian dari skenario besar dengan melakukan beberapa cara: pertama, menyebarkan fitnah menyalahkan aparat tidak netral; kedua, menyebar fitnah bahwa penyeleggara pemilu dibayar; ketiga, membangun cerita surat suara tercoblos; keempat, terdapat pemilih berkebangsaan asing, serta membangun drama adanya temuan e-ktp bekas.

Tentu saja TKN Jokowi-Ma’ruf menilai hal ini berkaitan dengan hasil survei selisih elektabiltas kedua paslon yang cukup signifikan. Sehingga skenario kecurangan dalam Pemilu dengan ancaman pengerahan massa pun dihembuskan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan ikut angkat suara. Dia mengatakan mekanisme pengaduan sudah diatur dalam Undang-Undang dan bisa ditempuh partai yang tidak puas dengan hasil pemilu sesuai dengan mekanismenya.

Abhan juga mengatakan Bawaslu tidak akan tinggal diam melihat adanya kecurangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibuat dan disetujui oleh semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sehingga wajib ditaati oleh seluruh warga negara.

Karyono Wibowo selaku Direktur Eksklusif Indonesia Public Institute menyebut pernyataan Amien Rais tersebut merupakan tindakan di luar konstitusi sebab semua mekaninsmenya sudah diatur dalam Undang-Undang. Mulai dari mekanisme penanganan pelanggarakan pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu hingga pidana pemilu.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai provokasi yang mempengaruhi masyarakat untuk menolak hasil pemilu dengan melakukan demonstrasi. Menurut Karyono cara tersebut tidak mendidik masyarakat tetapi sebaliknya mengajarkan masyarakat untuk melakukan penyimpangan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.

Politikus senior PAN itu menyebut tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pemilu karena merupakan institusi buatan pemerintah, sehingga diragukan kenetralannya.

Amien menyebut akan mengumpulkan massa di Monas jika DPT dipenuhi oleh ‘ghost voters‘ dan memiliki ataupun menemukan bukti kecurangan yang sistematik.

Fahri Hamzah juga turut mengomentari ‘people power’ ini. Fahri berpendapat bahwa pihak KPU harus bisa menjelaskan secara resmi terkait potensi kecurangan pemilu tersebut. Penting untuk membuat masyarakat percaya pada Pemilu 2019 tidak akan ternodai oleh kecurangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md menyebut pernyataan tersebut agak berlebihan. Potensi yang melakukan kecurangan berasal dari para kontestan bukan dari instrumen-instrumen hukum dan kelembagaan dalam peraturan perundangan. Bahkan Mahfud menyebut hampir tidak mungkin instrumen tersebut melakukan kecurangan di pemilu nanti.

Meski begitu, tetap perlu dilakukan antisipasi akan semua kemungkinan yang ada agar ancaman pergerakan massa itu tidak benar-benar terjadi. KPU juga disebut Mahfud harus bisa menjelaskan seluruh prosesnya secara terbuka dan mengikuti perhitungan manual. KPU juga diminta untuk bisa melaksanakan Pemilu dengan profesional dan tegar serta tidak takut terhadap berbagai ancaman.

Para relawan Jokowi di Solo juga menyatakan sikap dan siap berdiri di belakang paslon nomor urut 01 ini. Bukan ingin memberikan perlawanan, tetapi relawan Jokowi-Ma’ruf hanya memberi tahu bahwa people power tersebut tidak akan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here