Kasus Bupati Kudus, Hukuman Apa Yang Pantas Untuk Pelaku Korupsi ?

0
22
Kasus Bupati Kudus
Kasus Bupati Kudus

Elahan.com, Kasus Bupati Kudus menjadi salah satu kasus korupsi yang sering diperbincangkan. Hal ini karena mantan Bupati Kudus ini kedapatan melakukan korupsi sebanyak 2 kali. Pertama ketika Tamzil menjabat sebagai Bupati Kudus untuk periode 2003 hingga 2008,. Ia melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggran 2004. Pada Februari 2015 atas kesalahannya ini Tamzil divonis penjara selama 22 bulan dan membayar denda sebesar Rp 100 juta serta subsider 3 bulan kurungan.

Pada 27 Juli 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap serta menetapkan eks Bupati Kudus M. Tamzil sebagai tersangka atas suap jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tamzil disangka menerima suap sebesar Rp 250 juta dari pelaksana tugas Skretaris Daerah Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan.

Berkaca dari kasus Bupati Kudus, sejumlah pihak mempertanyakan hukuman apa yang pantas di dapat oleh para pelaku korupsi yang bisa membuat mereka jera.

Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan pentingnya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Pencabutan hak politik ini telah diatur dalam Pasar 35 ayat 1 dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Disebutkan jika hak-hak terpidana dapat dicabut dengan putusan hakim dan diantaranya adalah hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Kasus Bupati Kudus, Wakil Ketua KPK sebut opsi hukuman mati untuk Tamzil.

Di sisi lain, Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan jika pelaku korupsi yang sebelumnya telah dipidana dan kemudian melakukan hal serupa tuntutannya bisa sampai dengan hukuman mati.

Namun, berkaitan dengan hukuman mati terhadap terpidana korupsi banyak pihak yang tidak terlalu setuju dengan hal ini. Salah satunya Jusuf Kalla.  Terkait kasus Bupati Kudus, ia mengatakan mempersilahkan untuk memberikan hukuman dua kali lebih berat, namun tidak bisa langsung hukuman mati. Hukuman bukanlah pembalasan. Hukuman yang didapat pelaku kejahatan adalah sanksi yang ia dapat sesuai dengan apa yang diperbuat.

Pendapat JK selaras dengan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar yang tidak setuju akan wacana hukuman mati terhadap terpidana korupsi M. Tamzil. Ia beranggapan jika hukuman mati tidak bisa membuat pelaku korupsi jera.

Menurut Zainal, hukuman yang lebih menjerakan adalah perampasan aset. Koruptor lebih baik jika dibuat miskin daripada dibuat tidak bernyawa karena menurutnya koruptor lebih takut miskin daripada mati.

Selain itu Peneliti hukum dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitulu menilai jika gagasan membebani koruptor dengan biaya sosial bisa menjadi tidak efektif jika vonis nilai biayanya tidak sesuai dengan kemampuan terpidana.

Erasmus menambahkan jika konsep pemiskinan bagi koruptor memang sudah sejak lama diusulak oleh banyak pihak. Menurutnya, negara seharusnya bisa mengambil aset yang merupakan hasil korupsi dengan penerapan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk kasus korupsi. Pengambilan seluruh aset hasil korupsi dianggap lebih mampu menimbulkan efek jera ketikambang harus membebaninya dengan biaya sosial atau denda di luar kemampuan terpidana.

Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) sebelumnya memang mendorong agar koruptor juga dikenai dengan beban membayar biaya sosial. Hal ini ditujukan selain menumbuhkan efek jera dan gentar, gagasan terkait penerapan hukuman biaya sosial korupsi diharapkan bisa memulihkan kerugian keuangan negara dan perekonomian akibat korupsi.

Gagasa ini juga menjadi antitesis dari hukuman rata-rata koruptor yang dianggap semakin ringan yaitu mulai dari 2 tahun 11 bulan penjara pada tahun 2013 menjadi 2 tahun 1 bulan pada tahun 2016.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here