Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Ini Belum Temui Titik Terang

0
4
Kasus pelanggaran HAM
Kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia hingga kini masih belum menemui titik terang.

elahan.com, Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan jika manusia memiliki hak yang melekar pada dirinya karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia ini bersifat universal. Siapa pun yang merenggut hak ini pun akan dikenakan pidana. Kasus pelanggaran HAM pun kerap kali terjadi mulai dari yang bersifat ringan hingga berat.

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih saja belum selesai dan terus menerus menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk. Hingga kini penyelesaian terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu pun masih tetap belum menemui titik terang.

Berikut adalah sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang menjadi sejarah kelam penegakan keadilan HAM di Indonesia :

Pelanggaran HAM Era Orde Baru (1996-1999)

Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menjatuhkan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru ini tidak mudah. Banyak yang harus dikorbankan, mulai dari waktu hingga nyawa. Kasus pelanggaran HAM era Orde Baru hingga kini masih saja bergulir dan tak menemui titik terang.

Kasus 17 Juli 1996

Tanggan 17 Juli 1996 menjadi salah satu momentum yang diingat oleh masyarakat Indonesia saat itu. Saat itu terjadi aksi penyerangan terhadap kantor Partai Demokrasi Indonesia yang dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri yang ketika itu menimbulkan korban jiwa akibat adanya intervensi kekuasaan yang mengakibatkan dualisme partai politik.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan jika kerusukan ini mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang mengalami luka, serta 23 orang hilang, Selain itu, terdapat juga kerugian materil yang diperkirakan mencapai angka Rp 100 miliar.

Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998

Ketika itu, rezim Orde Baru menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang dari tragedi 17 Juli 1996. Setelah masalah ini, munculah kasus kehilangan orang secara paksa mulai dari 1997 hingga 1998. Berdasarkan hasil laporan penyelidikan Tim Ad Hoc Komnas HAM, ada 23 aktivis pro demokrasi yang turut menjadi korban dalam kasus itu. Hingga kini, ada 9 orang yang dikembalikan, satu orang meninggal dunia, serta 13 orang lainnya masih hilang,

Tragedi Mei ‘98

Salah satu kasus pelanggaran HAM satu ini masih menjadi bahan pembicaraan hingga kini. Hal ini terjadi karena penanganan aparat keamanan yang dinilai represif ketika menangani demonstrasi mahasiswa di depan kampus Universitan Trisakti pada 12 Mei 1998.

Pada tragedi ini, ada empat mahasiswa universitas Trisakti yang meninggal dunia dan ratusan mahasiswa lainnya mengalami luka akibat tembakan dengan menggunakan peluru tajam. Shari setelah peristiwa ini, muncul tragedi lain yaitu kerusuhan 13 hingga 15 Mei 1998.

Pada tragedi 13 hingga 15 Mei 1998 terjadi sejumlah pelanggaran HAM diantaranya pembunuhan, perkosaan, penyerangan terhadap etnis Tionghoa, penghiangan paksa, dan penganiayaan. Selain itu juga, terjadi penjarahan, dan pembakaran sejumlah tempat yang membuat Jakarta menjadi sangat mencekam saat itu.

Tragedi Semanggi I dan II

Kasus pelanggaran HAM
Tragedi Semanggi I dan II menjadi salah satu bukti adanya pelanggaran HAM ketika era Orde Baru.

Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13 november 1998 menjadi sebuah tragedi bagi mahasiswa yang saat itu tengah berdemonstrasi menolak Isdang Istimewa MPT yang dinilai inkonstitusional serta menuntut dihapusnya dwifungsi ABRI, dan meminta Presiden untuk segera mengatasi krisis ekonomi yang saat itu tengah terjadi.  

Saat itu setidaknya ada lima orang mahasiswa yang menjadi korban. Mereka adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Atma, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta,mahasiswa dari Universitas  Terbuka, mahasiswa dari universitas Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), dan mahasiswa dari Institut Teknologi Indonesia (ITI). Dari kejadian ini diketahui sebanyak 253 orang mengalami luka-luka.

Peristiwa ini pun kembali terulang, yaitu pada 24 September 1998. Ketika itu, mahasiswa melakukan penolakan terkait rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Aturan yang akan digunakan untuk menggantikan UU Subversi tersebut yang dianggap terlalu otoriter.

Aksi penolakan ini pun lagi-lagi menelan korban jiwa. Tercatat ada 11 orang meninggal dunia akibat penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM tragedi Trisakti, Semanggi I, dan II (TSS) pada Maret 2002 ini menyatakan jika ketiga tragedi ini berkaitan satu sama lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here