Kata Partai Demokrat Soal Pengajuan Revisi UU KPK

0
20
Partai Demokrat
Partai Demokrat

Elahan.com, Banyak dari berbagai kalangan saat ini mengkritisi soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Adanya revisi ini dianggap bisa melemahkan kinerja lembaga anti-korupsi tersebut. Salah satunya adalah Partai Demokrat.

Sejumlah fraksi yang beradai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang setuju akan revisi UU KPK, menilai bahwa revisi yang dilakukan akan memperkuat KPK. Akan tetapi, KPK dan sejumlah kelompok masyarakat sipil tidak setuju akan tindakan DPR ini. Hal ini dinilai mereka akan membuat lembaga tersebut makin melemah.

Partai Demokrat menjadi salah satu pihak yang saat ini belum mengambil sikap terkait adanya revisi UU KPK ini. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), pihaknya akan segera menyampaikan pandangan partai terkait hal tersebut.

Namun, Ibas mengatakan point terpenting soal revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ada pada titik di mana tidak boleh ada yang dilemahkan dan tidak boleh ada yang terlalu kuat.

Hal yang terpenting menurutnya saat ini bahwa semua pihak haruslah mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan. Baik itu dari pihak KPK, parlemen, dan publik. Ia juga menambahkan terkait revisi UU KPK ini jangan sampai ada lembaga yang tidak bisa dikontrol.

Partai Demokrat berikan tanggapan soal revisi UU KPK.

Meski demikian, Ibas menyebut jika lembaga anti-korupsi tidak boleh dilemahkan, malah harusnya diperkuat. Baginya, KPK merupakan salah satu lembaga yang menjadi pilar penegakan hukum di Indonesia.

Namun yang terpenting baginya adalah KPK harus mau mendengarkan usulan dan masukan dari publik maupun parlemen. Untuk saat ini menurut Ibas semuanya harus melihat dulu perkembangannya mengingat memang pembahasan terkait RUU ini belum sepenuhnya terjadi.

Diketahui sebelumnya DPR telah sepakat untuk mengambil inisiatif revisi UU KPK. Dewan wakil rakyat ini telah menyusun draf rancangan soal revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Ada enam poin pokok perubahan di dalam revisi UU KPK.

Keenam poin pokok tersebut berkaitan dengan keberadaan badan pengawas untuk KPK serta aturan penyadapan. Ada kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dan status pegawai KPK. Selain itu, membahas soal kedudukan KPK yang merupakan penegak ukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan KPK pun ikut mendeksak Jokowi agar menolak revisi UU KPK. Mereka beralasan jika revisi ini hanya akan melemahkan lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi.

Diketahui jika Jokowi telah menerima draf revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK ) dari DPR, dan kini pemerintah dan DPR telah menyepakati pembahasan revisi ini.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) dengan perwakilan Presiden Joko Widodo yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen.

Dalam pertemuan kesepakatan ini terdapat tiga keinginan penguasa negeri ini dalam rancangan revisi UU KPK tersebut.

Pertama adalah pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas harus menjadi kewenangan presiden. Alasannya agar dapat meminimalisir waktu dalam proses pengangkatan dan terciptanya proses transparasi dan akuntabilitas.

Kedua, pegawai KPK semestinya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Yasonnam pemerintah membutuhkan waktu yang cukup yaitu selama 2 tahun untuk mengalohkan pegawai KPK menjadi ASN.

Ketiga, KPK harus menjadi lembaga negara. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 mengenai MPR,DPR,DPD, dan DPRD (UU MD3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here