Kampus Merdeka Jadi Kebijakan Baru Nadiem Makarim

0
15
Nadiem Makarim
Kampus Merdeka Jadi Kebijakan Baru Nadiem Makarim

elahan.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim membuat beberapa kebijakan Kampus Merdeka untuk perguruan tinggi. Kampus merdeka merupakan konsep baru merdeka belajar di perguruan tinggi. Nadiem juga menjelaskan bahwa konsep yang dibuatnya ini merupakan lanjutan dari konsep sebelumnya.

Menurut Nadiem hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmennya untuk mencetak pemimpin masa depan, serta implementasi visi-misi Presiden Jokowi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. 

“Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling mungkin untuk segera dilangsungkan. Hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah ataupun undang-undang,” kata Nadiem di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.

Berikut 4 konsep Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim:

1. Mengubah status PTN

Salah satu kebijakan Kampus Merdeka adalah mengubah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan status Satuan Kerja (Satker) dan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi status PTN dengan Badan Hukum atau PTN-BH. Pasalnya format PTN-BH merupakan yang paling otonom di antara status PTN lainnya.

“Kita ingin memastikan bahwa sebanyak mungkin PTN bisa mencapai status PTN-BH agar semua bisa kompetisi di panggung dunia,” kata Nadiem, Jumat, 24 Januari 2020.

Nadiem menjelaskan beberapa keunggulan yang didapatkan PTN-BH adalah bisa lebih leluasa bermitra dengan industri, termasuk melakukan proyek komersial. “Berfungsi hampir seperti swasta walaupun didanai pemerintah, tapi mendapatkan berbagai hak seperti swasta,” kata Nadiem.

2.  Perubahan Sistem Akreditasi

Kebijakan Kampus Merdeka kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis. Sistem re-akreditasi ini untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun dan akan diperbarui secara otomatis.

Nadiem mengatakan, pengajuan re-akreditasi PT maupun prodi dibatasi paling cepat dua tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Sementara, bagi PT yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapan pun.

“Nanti, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan keputusan menteri,” jelas Nadiem.

Nadiem menjelaskan  bahwa BAN-PT akan tetap melakukan akreditasi bila ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

3. Program Studi Baru

Kebijakan selanjutnya dalam Kampus Merdeka adalah mengenai otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk membuka atau mendirikan program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN atau PTS tersebut memiliki akreditasi A atau B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

“Pengecualian berlaku untuk program kesehatan dan pendidikan. Dan seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C,” ujar Nadiem.

Lebih jauh, Nadiem melanjutkan bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemdikbud juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.

4. Kegitan 3 Semester di Luar Kampus

Berita terkini, Nadiem membuat kebijakan kampus mengenai lama dan banyak masa tempuh SKS. Mahasiswa diberikan 3 semeseter untuk memiliki kegiatan di luar kampus. Nadiem mencontohkan kegiatan di luar kampus merupakan kegiatan seperti magang atau kerja praktik dan juga mengajar di salah satu sekolah di daerah terpencil. Selain itu juga melakukan riset dengan dosen ataupun membantu mahasiswa S-2 atau S-3 melakukan penelitian. Nadiem mengecualikan kebijakan ini bagi mahasiswa di ruang lingkup kesehatan.

“Mahasiswa bisa bekerja sama dengan dosen untuk menciptakan suatu kurikulum sendiri, suatu projects independent study. Mereka bisa berkontribusi di desa selama satu tahunan atau melakukan projek desa. Tukar belajar antara universitas dan mancanegara. Satu semester abroad, satu tahun abroad, bisa,” kata Nadiem Makarim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here