Kenapa RUU PKS Harus Segera Disahkan? Ini Alasannya

0
32
kenapa RUU PKS harus segera disahkan
Sejumlah hal ini menjadi alasan kenapa RUU PKS harus segera disahkan.

Elahan.com, Belakangan ini kembali muncul polemik yang berkaitan dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ada beberapa pihak menanyakan alasan kenapa RUU PKS harus segera disahkan. Adapun yang kontra dengan desakan pengesahan RUU PKS. Penolakan ini muncul dari sebuah petisi yang menyatakan jika RUU PKS merupakan rancangan undang-undang yang pro zina.

Menanggapi ini, Komnas Perempuan yang berperan sebagai perancang awal naskah RUU PKS menggelar konferensi pers untuk menjawab isu hoaks terkait RUU Pro Zina. Komnas Perempuan menepis dengan tegas tuduhan jika RUU PKS ini memperbolehkan tindakan zina serta mendukung seks bebas.

Sejak awal RUU PKS ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak korban yang selama ini tak diperdulikan, selain itu RUU ini bisa menegakan keadilan serta memberikan proses hukum bagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebab itu, kenapa RUU PKS harus disahkan.

Lalu, kenapa RUU PKS harus segera disahkan oleh DPR ? Berikut sejumlah alasannya:

Mengatur 9 Jenis Kekerasan Seksual

Dalam draf RUU PKS disebutkan ada sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksua. Kesembilan jenis tindak pidana ini meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, serta penyiksaan seksual. Kekerasan seksual yang dimaksud dalam draf ini meliputi peristiwa kekerasan seksuan dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Ketua Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan Masruchah, definisi dari tindak pidana kekerasan seksual tak lagi hanya sebatas kekerasan fisik  atau penetrasi alat kelamin. Ia juga memberi contoh kasus yaitu tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan.

Meski sudah dikategorikan sebagai tindak pidana, akan tetapi kasus perkosaan dalam perkawinan tak diatur dalam RUU KUHP maupun KUHP yang saat ini masih berlaku. Menurut Masruchah, hubungan seksual yang dilakukan atas dasar pemaksaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual meski dalam relasi perkawinan.

Meningkatnya Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019 yang dirilis oleh Komnas Perempuan menunjukan adanya peningkatan atas pengaduan kasus kekerasan. Di tahun 2018 saja, Komnas Perempuan telah mencatat adanya peningkatan pengaduan sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya.

Peningkatan yang terjadi ini memang mengindikasikan semakin membaiknya kesadaran masyarakan dalam mengungkap kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, perlu adanya legalisasi yang mampu mencegah angka kekerasan seksual terhadap perempuan yang kian meningkat.

Saat ini masih banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual justru dikriminalisasi karena tidak adanya payung hukum untuk melindungi perempuan. Selain itu, regulasi ini bisa dijadikan pelindung berdasarakn hukum bagi korban pelecehan seksual yang selama ini takut untuk melapor.

Dengan adanya RUU PKS dapat menjadi langkah awal dalam meruntuhkan relasi kekuasaan dan budaya patriarki. Dua hal ini menjadi penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan agak sulit untuk diproses.

Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam menjalin hubungan sebelum berumah tangga, dan inses menjadi kasus yang dominan dilaporkan. Kasus kekerasan atau perkosaan dalam perkawinan juga mengalami peningkatan di tahun 2018.

Menurut Masruchah, kasus kekerasan seksuan yang dialami perempuan terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Misal, antara dosen dengan mahasiswa atau orang tua dengan anaknya. Begitu pula dengan budaya patriarki yang menganggap laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan.

Pelaku Kekerasan Seksual Mendapatkan Akses Rehabilitasi

Dalam RUU PKS berisi mengenai peraturan tindakan berupa rehabilitasi khusus yang akan diberikan bagi pelaku pelecehan seksusal non-fisik dan pelaku yang berusia dibawah 14 tahun. Hal ini dianggap dangat penting karena diharapkan dapat merubah pola pikir serta sikap dan mencegah agar perbuatan yang sama tak akan terulang di masa depan.

Korban dan Keluarga Mendapatkan Dukungan Proses Pemulihan dari Negara

Di dalam RUU PKS, Komnas Perempuan mengusulkan agar teciptanya sebuah payung hukum yang lebih memeperhatikan kebutuhan korban pasca mengalami pelecehan seksual. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan seksual tidak hanya membuat korban luka secara fisik, tapi juga secara mental.

Selain itu, trauma pun bisa dialami oleh keluarga dan saksi korban mereka akan mengalami penderitaan berlapis dan bersifat jangka panjang akibat kekerasan seksual.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here