Keputusan MK Bersifat Final, Langkah Prabowo-Sandi Selanjutnya

0
7
Langkah Prabowo-Sandi setelah keputusan MK
Langkah Prabowo-Sandi setelah keputusan MK

Elahan.com, Pasca keputusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo melalui tim kuasa hukumnya, calon presien Prabowo Subianto saat pidatonya menyatakan akan minta saran dan pendapat mengenai solusi langkah hukum dan konstitusional lain yang mungkin saja bisa ditempuh.

Pidato tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis, 27 Juni 2019 malam.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua dalil termasuk tuduhan keterlibatan aparat negara yang menunjukkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pilpres 2019 pada 17 April lalu.

Sebenarnya keputusan MK itu sifatnya sudah final. Menurut ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, tidak ada langkah hukum lain yang bisa ditempuh lagi oleh Prabowo-Sandiaga usai kalah di sidang Mahkamah Konstitusi. Sebab, kata Bivitri, MK adalah ranah hukum terakhir untuk mengurusi sengketa hasil pilpres.

Bivitri juga menegaskan tidak memungkinkan sama sekali untuk menempuh jalur hukum lain setelah dari MK. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang tertera dalam Padal 10 ayat 1 Huruf d Undang-undang RI nomor 24 Tahun 2013 tentang MK.

Sempat ada desas desus yang menyebut pihak Prabowo-Sandiaga akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Bivitri menjelaskan sengketa hasil pilpres jelas tidak bisa diajukan ke Mahkamah internasional karena ini bukan kasus pelanggaran HAM berat yang tidak terselesaikan oleh pemerintah.

Mahamah Internasional yang dimaskud adalah International Criminal Court serta International Court of Justice. Badan yang pertama menghakimi kasus pelanggaran HAM berat, sedangkan badan kedua mengadili sengketa antarnegara. Indonesia pernah berperkara di mahkamah ini saat bertikai dengan Malaysia atas kasus kepemilikan Sipadan dan Ligitan tahun 1998.

Banyak pihak berpendapat bahwa Prabowo-Sandi lebih baik menyarankan pada partai koalisi pendukung untuk fokus mengawal pemerintahan dengan menjadi oposisi. Hal ini juga disarankan oleh Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi. Veri menyebut hal itu akan lebih produktif dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa ketimbang melakukan upaya yang sia-sia.

Namun, Bambang Widjojanto selaku ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga menyebut keputusan tetap berada di tangan Prabowo-Sandi.

Hal ini seolah diaminkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menyebut keputusan MK akan jadi awal bagi koalisi Prabowo-Sandi agar menjadi oposisi yang konstruktif dan kritis.

Setelah keputusan MK
Setelah keputusan MK

Dia juga menyebut bahwa koalisi Indonesia Adil Makmur layak untuk diteruskan agar bisa menjadi penyeimbang masa pemerintahan yang berjalan.

Ternyata, permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilu (PAP) kembali diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan ini pernah diajukan ketua Badan Pemenangan Nasioanl (BPN) Djoko Susanto dan Sekretaris BPN hanafi Rais pada 31 Mei 2019 lalu. Saat itu pengajuan gugatannya ditolak oleh MA.

Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Nicholay Aprilindo, menyebut pihaknya meminta MA agar memeriksa pelanggaran administrasi Pilpres 2019 yang dianggap TSM tersebut. Nicholay menyebut permohonan PAP tersebut bukanlah kasasi melainkan permohonan kepada MA untuk memeriksa pelanggaran administratif pemilu.

Pada permohonan sebelumnya, MA menolak permohonan tersebut karena adanya cacat formil berupa kedudukan hukum dari pemohon atau legal standing. Seharusnya permohonan diajukan oleh pasangan capres-cawapres. Oleh karena itulah permohonan kali ini diajukan dengan pihak pemohon adalah Prabowo dan Sandiaga.

Nicholay juga menampik pengajuan PAP ke MA ini dikarenakan adanya rasa tidak puas atas keputusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2019 yang sudah diumumkan pada 27 Juni lalu. Pengajuan permohonan PAP ini juga diakui Nicholay sepengetahuan dari Prabowo-Sandi. Dirinya juga membenarkan bahwa pendaftaran dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Prabowo –Sandiaga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here