Koalisi Prabowo Bubar, Gerindra – PKS Dikabarkan Retak Usai Pertemuan dengan Megawati

0
41
Koalisi Prabowo bubar
Koalisi Prabowo bubar, Gerindra dan PKS dikabarkan retak

Elahan.com, Beberapa langkah yang dilakukan Prabowo Subianto memang menuai tanda tanya besar bagi para anggota koalisi Prabowo sendiri.

Prabowo Subianto terlihat memang sudah bisa menerima kenyataan kalah pada Pemilihan Presiden 2019 yang digelar 17 April 20919 lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi pada 13 Juli lalu di Stasiun MRT Lebak Bulus, dilanjutkan dengan berjalan kaki ke Senayan, dan menyantap makan siang bersama di FX Sudirman.

Ini tentu bukan hanya sekadar pertemuan temu kangen antara teman lama semata. Tetapi juga untuk menyejukkan ketegangan yang sudah berlangsung sejak sebelum hingga setelah Pilpres 2019.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh tokoh penting. Prabowo ditemani Edhy Prabowo selaku Waketum Gerindra dan Ahmad Muzani sebagai Sekjen Partai Gerindra. Sedangkan Joko Widodo ditemani oleh Seskab Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya, serta Budi Gunawan selaku Kepala BIN.

Kemudian, tepat sebelas hari setelahnya, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di kediaman Megawati Soekarnoputri. Lagi-lagi, Prabowo hadir bersama Edhy Prabowo dan Ahmad Muzani. Kedatangan mereka disambut Megawati bersama Puan Maharani dengan hidangan makan siang yang secara khusus disiapkan oleh Megawati.

Manuver politik Prabowo usai koalisi Prabowo dibubarkan
Manuver politik Prabowo bertemu Megawati usai koalisi Prabowo dibubarkan

Pada pertemuan tersebut, turut hadir Pramono Anung, Budi Gunawan, serta Sekjen PDI-P Hasto Kristianto. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 1,5 jam dan seusai makan siang Prabowo bersama Megawati terlihat bicara empat mata.

Tidak ada yang bisa menerjemahkan politik Prabowo ini. Andre Rosiade selaku Wakil Sekjen Gerindra meminta partai pendukung yang kecewa, tidak perlu khawatir. Sebab, menurut Andre pertemuan tersebut hanyalah reuni politik saja. Pembahasan mereka hanya seputar masalah kebangsaan.

Pertemuan ini tentu saja menuai pro dan kontra di kalangan pendukung Prabowo. Padahal rekonsiliasi untuk mendinginkan akar rumput agar tidak saling bertikai dan bisa kembali bersatu. Tidak hanya di kalangan pendukung, pro dan kontra juga terjadi di kalangan partai pendukung. Hubungan Gerindra dengan PKS disebut merenggang pasca pertemuan tersebut. Padahal kedua partai ini sangat akrab sejak Pilpres 2014.

Bahkan kedua sahabat sejati ini sukses besar saat mengantarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Solidnya kedua partai ini berlanjut hingga pada Pilpres 2019 mengusung Prabowo-Sandi menjadi Presiden dan menantang Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hubungan keduanya merenggang pascapilpres. Apalagi koalisi Prabowo yang disebut dengan koalisi Adil dan Makmur sudah dibubarkan.

Koalisi Prabowo dan Sandiaga Uno
Koalisi Prabowo sudah dibubarkan usai kekalahan pada Pilpres

Andre juga tidak bisa memastikan apa sikap politik Partai Gerindra ke depannya pascapertemuan Prabowo dengan Megawati tersebut. Internal partai sendiri menganggap pertemuan tersebut hanyalah ‘tarian’ politik semata dan Prabowo akan tetap memilih berada di luar pemerintahan. Partai Gerindra juga masih menunggu komando dari Ketua Umum.

Salah satu poltisi PKS Nasir Jamil menyebut bahwa PKS tidak bisa lagi memberikan masukan dan saran terkait langkah politik Prabowo. Terlebih sejak koalisi Adil dan Makmur dibubarkan. Pertemuan Prabowo dengan Megawati dianggap wajar oleh Nasir karena di situ Prabowo, sebagai ketua umum partai Gerindra, wajar saja melakukan pertemuan politik dengan partai lain.

Nasir hanya berharap bahwa pertemuan tersebut bukan sebagai indikasi politik ‘dagang sapi’ untuk kepentingan berbagi kekuasaan. Sebab spekulasi mengenai pertemuan tersebut belakangan ramai dibicarakan. Banyak yang menilai pertemuan itu berupa transaksional dan bagi-bagi jatah kursi menteri di kabinet.

Nasir juga menyebut bahwa PKS sama sekali tidak melarang jika nantinya Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi di pemerintahan. Sedangkan PKS menurutnya lebih besar berpeluang untuk tetap berada di luar pemerintahan.

Pengamat politik juga menilai bahwa kemungkinan Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah lebih besar. Sebab Gerindra punya pertalian sejarah yang lebih dekat dengan PDI-P dan juga Golkar. Berbeda dengan PKS yang memang secara ideologis sangat banyak perbedaan dengan PDI-P.

Koalisi partai di Indonesia lebih banyak bersifat taktis dibanding koalisi ideologis. Koalisi taktis hanya bergantung pada kepentingan semata. Dalam konteks politik di Indonesia, semuanya pragmatis dan politik praktis, tidak ada yang abadi. Kompetisi dalam ajang politik memang hal biasa. Saat kompetisi berakhir, sudah seharusnya koalisi juga berakhir.

Sama halnya dengan koalisi Prabowo yang sudah dibubarkan. Tetapi yang terpenting adalah menjaga kepercayaan konstituen dan memperhitungkan strategi dalam konteks rekonsiliasi. Langkah PKS untuk terus berada sebagai opisisi adalah langkah merawat demokrasi di Indonesia. Meskipun opisisi hanya satu partai, tidak menjadi soal. Sebab berbicara oposisi bukan hanya permasalahan kuantittas, tetapi memperhitungkan kualitas dalam bersikap kritis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here