Komisi Pemilihan Umum Gelar Rapat Pleno Terbuka Akhir Pekan Ini

0
40
Airef Budiman Ketua Komisi Pemilihan Umum
Airef Budiman Ketua Komisi Pemilihan Umum

elahan.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pernyataan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Menurut ketua KPU Arief Budiman, lembaga yang dipimpinnya itu akan menggelar rapat pleno terbuka pada Minggu, 30 Juni 2019. Pleno terbuka itu sebagai penetapan Jokowi-Ma’ruf sebaga presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2019.

Pada penetapan tersebut, KPU akan turun mengundang Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jokowi-Ma’ruf Amin, partai politik, dan pasangan Prabowo-Sandi. Arief menjelaskan masing-masing paslon akan mendapatkan 20 buah undangan yang mulai didistribusikan pada Jumat, 28 Juni 2019, hari ini.

Harapannya semua yang diundang bisa hadir, termasuk Prabowo-Sandiaga. KPU juga mengundang piihak-pihak dari lembaga negara, seperti MPR, Mahkamah Agung (MA, DPR, MK, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Polri, TNI, dan lembaga lainnya.

Gugatan permohonan perselisihan hasil pemilu Pilpres 2019 yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Sembilan hakim konstitusi membacakan pertimbangan dari pihak pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh ketua MK Anwar Usman di gedung MK, Kamis, 27 Juni 2019.

Tidak hanya menolak, majelis hakim konstitusi juga menolak nota keberatan dari pihak termohon seluruhnya, dalam hal ini KPU dan pihak Jokowi-Ma’ruf.

Keputusan ini tentu saja berasal dari hasil rapat sembilan hakim konstitusi pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), diantaranya Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Menahan Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra yang digelar pada Senin, 24 Juni 2019.

Permohonan pemohon terkait dengan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditolak oleh majelis hakim karena tidak relevan dan pihak pemohon tidak bisa membuktikan pemilih yang disebut siluman menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Lagipula menurut Mahkamah, proses penyusunan DPT ini sudah dilakukan melalui proses yang panjang. Dan alat bukti lain yang disebut pemohon yang menyebut adanya 22.034.193 pemilih siluman tidak bisa dihadirkan oleh pemohon.

Dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman bersyukur karena kinerja lembaganya selama ini diterima. Sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) menjadi salah satu proses pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakan selama proses pemilu.

Ketua Tim Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin mengatakan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon yang tertera pada bagian pendahuluan tidak ada hubungannya dengan perolehan suara. Harusnya pelanggaran yang dituduhkan tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu bukan MK.

komisioner komisi pemilihan umum
komisioner komisi pemilihan umum

Selain itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut Pemilu 2019 memang tidak berjalan dengan sempurna. Namun, tuduhan yang diarahkan pihak paslon 02 ke KPU juga tidak disertai bukti yang kuat alias hanya sekadar narasi saja.

Penyelenggaraan pemilu memang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian yang terjadi. Itu sebabnya Komisi Pemilihan Umum butuh kontrol dari masyarakat untuk menjalankan tugasnya itu.

Bagi Pramono, yangn terpenting adalah sudah diberikannya kesemptan yang sama bagi semua pihak dalam persidangan. Tidak hanya tim Prabowo-Sandi, tetapi juga pihak KPU sebagai pihak termohon, serta tim hukum Jokowi-Ma’ruf selaku pihak terkait, dan juga Bawaslu sebagai pemberi keterangan.

Setelah sidang putusan MK perselisihan hasil pemilihan umum itu, tujuh komisioner Kmisi Pemilihan Umum segera mengadakan rapat pleno internal. Rasa syukur pun terucap oleh Ketua KPU Arief Budiman sebab menurutnya semua tahapan dari Pilpres 2019 sudah bisa diselesaikan dengan baik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here