Konflik Laut Natuna, Susi Pudjiastuti Minta Pemerintah Bersikap Tegas

0
4
Susi Pudjiastuti
Konflik Laut Natuna, Susi Pudjiastuti Minta Pemerintah Bersikap Tegas

elahan.com, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, merupakan salah satu pihak yang cukup keras meminta agar pemerintah Indonesia bersikap tegas pada China untuk konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara. Dikatakannya, pemerintah Jokowi perlu bersikap tegas pada China yang jelas-jelas melanggar kedaulatan Indonesia. Dia juga menyebutkan bahwa hubungan kerjasama Indonesia-China di bidang ekonomi tidak dijadikan alasan untuk bersikap tegas.

Diketahui sejak akhir 2019 hingga saat ini, kapal nelayan China melakukan penangkapan ilegal di laut natuna utara. Dimana wilayah tersebut merupakan Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) Indonesia. Terlebih lagi kini China mengirimkan kapal penjaganya (coast guard) di perairan tersebut. Sejumlah kementerian bersama unsur TNI, Polri serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut.

Bakamla juga terus berusaha menjaga di perairan natuna untuk meminta seluruh kapal asing mundung dari teritorial Indonesia. Belum juga berhasil, Presiden Indonesia Jokowi dibuat geram dan ikut turun tangan. Pada Rabu, 8 Januari 2020 kemarin Jokowi mendatangi laut natuna untuk melihat kondisi disana.

Presiden Indonesia ini juga menuliskan “Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal” di akun twitternya. Menanggapi pernyataan tersebut, Susi Pudjiastuti membalas pesan Jokowi melalui twitternya. Susi menginginkan kapal-kapal pencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia tidak hanya dihalau saja, tetapi ditangkap dan kemudian dimusnahkan.

Saat masih menjadi Menteri, Susi harus berhadapan dengan beberapa kasus kapal China yang melanggar peraturan di perairan di Indonesia. Kasus terbesar yakni kapal Kway Fei di Natuna tahun 2016 silam yang sempat membuat hubungan Indonesia-China memanas. Selama menjabat Susi telah berhasil menenggelamkan 556 kapal. Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kapal-kapal yang berhasil ditenggelamkan antara lain berasal dari, kapal nelayan China yang ditenggelamkan hanya 3 kapal. Kapal terbanyak berasal dari Vietnam 312 kapal, Filipina 91 kapal, Malaysia 87 kapal, Thailand 24 kapal, dan Indonesia 26 kapal. Kapal berbendera negara lainnya relatif yang sangat sedikit antara lain Papua Nugini 2 kapal, kemudian Nigeria 1 kapal, serta Belize 1 kapal.

Melalui twitternya, Susi juga mencuitkan “Bedakan pencurian ikan dengan persahabatan antar negara”. Cuitan tersebut menanggapi pernyataan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap tidak tegas dalam mengatasi kasus laut natuna. Sehingga China saat ini telah mengirimkan kapal penjaganya di kawasan perairan natuna. Pada suatu kesempatan Prabowo menyebutkan bahwa kasus klaim China atas perairan natuna harus diselesaikan secara baik-baik. Pasalnya, China merupakan negara sahabat Indonesia.

Susi juga menambahkan cuitan yang bertulis “Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan & penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara” dalam akun twitternya.

Menanggapi maraknya kapal Cina di perairan Natuna, pengamat transportasi darat dan laut, Bambang Haryo Soekartono berpendapat perairan Natuna dimasuki Cina karena minim aktivitas kapal nelayan Indonesia. MenurutnyaMenteri Kelautan dan Perikanan terdahulu, Susi Pudjiastuti, melarang aktivitas kapal nelayan ukuran 150 GT yang dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Larangan itu diatur dalam Peraturan Dirjen Tangkap Nomor  D1234/DJPT/PI470D4/31/12/ 2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/ SIKPI. Akibat hal tersebut, ribuan kapal nelayan dengan GT diatas 150 tidak beroperasi. Kapal-kapal bertonasi besar ini mangkrak di Muara Baru, Muara Angke, Indramayu, Pekalongan, Pati, dan Banyuwangi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here