KPK Menilai Pemecatan PNS Korupsi Berjalan Lambat

0
71
Juru Bicara KPK menilai pemberhentian PNS terlibat korupsi berjalan lambat.
Juru Bicara KPK menilai pemberhentian PNS terlibat korupsi berjalan lambat (istimewa)

elahan.com – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang divonis melakukan korupsi melalui putusan berkekuatan hukum tetap sebanyak 2.357 orang. Namun, baru 891 orang yang telah diberhentikan secara tidak hormat.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyatakan pemecatan PNS yang terbukti korupsi berjalan lambat. Padahal, pemberhentian seluruh 2.357 PNS itu sudah ditargetkan sebelumnya selesai pada Desember 2018.

“KPK menerima informasi dari BKN tentang masih lambatnya proses pemberhentian PNS yang telah terbukti korupsi. Hal ini disebabkan mulai dari keengganan, keraguan atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Minggu (27/1/2019).

KPK tengah terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan hambatan dan pelanggaran dalam pemberhentian ini. Hal tersebut dinilai perlu karena Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN telah menandatangani keputusan bersama ini sejak 13 September 2018 tentang pemberhentian PNS yang memiliki masalah hukum.

Beberapa kementerian juga tercatat belum memberhentikan seluruh anggotanya yang divonis koruptor. Diantaranya, Kementerian PUPR baru memberhentikan sebanyak 9 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 3 orang, Kementerian Pertahanan sebanyak 3 orang, Kemenristek Dikti sebanyak 9 orang dan Kementerian Pertanian sebanyak 3 orang.

“Kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang dan Kementerian Agama sebanyak 7 orang,” tutur Febri.

KPK berharap kepada pimpinan instansi terkait serius dalam penegakan aturan terkait korupsi ini. Karena pemberhentian PNS yang terbukti koruptor merupakan komitmen pemerintah.

“Karena sikap kompromi terhadap pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, juga berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara,” ungkap Febri.

Salah satu penyebab lambatnya pemberhentian PNS koruptor ini adalah beredarnya surat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Nasional. Surat tersebut berisikan permintaan penundaan pemberhentian PNS tersebut.

Dengan melakukan pengujian materi UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d. LKBH Korpri meminta kementerian dan pemerintah daerah tidak melakukan pemberhentian dengan tidak hormat dan mengembalikan hak-hak lain yang melekat pada ASN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here