KPK Minta Yasonna Pertimbangkan Wacana Bebaskan Napi Korupsi

0
16
Plt Jubir KPK
KPK Minta Yasonna Pertimbangkan Wacana Bebaskan Napi Korupsi

elahan.com, Menanggapi rencana Mentri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membebaskan napi kasus korupsi, KPK meminta agar unsur keadilan ikut di pertimbangkan. Yasonna mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebanyak 300 narapidana kasus korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 hukuman bisa dibebaskan bila revisi diterima. Hal itu dilakukan berkaitan dengan pendemi virus Corona yang menyerang Indonesia.  

“KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor. Mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, (1/4/20).

Ali menyebut KPK melalui Biro Hukumnya tidak pernah dimintai pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukkan dalam perubahan PP tersebut. Kemenkumham juga perlu menyampaikan kepada publik secara terbuka mengenai fokus pengurangan jumlah napi terutama kasus korupsi untuk mencegah penyebaran pandemi covid-19. Publik berhak mengetahui napi kejahatan yang over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) saat ini.

“Dalam konteks pencegahan korupsi, KPK telah melakukan kajian terkait layanan lapas yang juga mengidentifikasi persoalan over kapasitas, dan potensi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana kasus korupsi Kalapas Sukamiskin (Wahid Husein) yang KPK tangani pada 2018,” ujar Ali.
 
Ali menerangkan dari tindak lanjut kajian atas 14 rencana aksi yang diimplementasikan Ditjen PAS sejak 2019, baru satu rencana aksi yang statusnya selesai. KPK meyakini bila rencana aksi tersebut telah dijalankan menyeluruh, persoalan terkait layanan lapas termasuk over kapasitas dapat diselesaikan.
 
“Mengingat nyaris separuh dari penghuni lapas dan rutan adalah kasus narkoba. Maka salah satu rekomendasi jangka menengah KPK dalam menekan overstay adalah mendorong revisi PP 99 Tahun 2012 khusus untuk pemberian remisi terutama bagi pengguna narkoba, termasuk mendorong mekanisme diversi untuk pengguna narkoba dengan mengoptimalkan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk rehabilitasi,” ujar dia.
 
Berbeda dengan tanggapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nurul Ghufron. Ghufron  meminta wacana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membebaskan narapidana kasus korupsi berusia 60 tahun ke atas tidak mengenyampingkan aspek keadilan. Ghufron menegaskan, pembebasan narapidana dengan alasan kemanusiaan dapat diberlakukan selama tetap memperhatikan aspek tujuan pemidanaan dan keadilan tersebut.

“Itu yang saya garis bawahi, ‘asal tetap memperhatikan aspek tujuan pemidanaan dan berkeadilan’. Ini kan bukan remisi kondisi normal, ini respon kemanusiaan sehingga kacamata kemanusiaan itu yang dikedepankan,” ujar Ghufron, Rabu (1/4/2020).

“Kami menanggapi positif ide Pak Yasonna sebagai respon yang adaptif terhadap wabah virus Covid-19, mengingat kapasitas pemasyaratan kita telah lebih dari 300 persen sehingga penerapan sosial distance untuk warga binaan dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan,” tambahnya.

Meskipun menanggapi positif, Ghufron menegaskan bahwa tindakannya bukan berarti ia mendukung wacana Yasonna tersebut. Ghufron pun mengingatkan bahwa para narapidana kasus korupsi tetap perlu diperhatikan dalam hal mencegah penularan Covid-19. Ghufron mengatakan, KPK akan menyerahkan mekanisme revisi PP tersebut kepada Kemenkumham meskipun KPK juga akan memberikan koridor agar revisi PP tidak mengabaikan aspek tujuan pemidanaan dan keadilan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here