KPK Serahkan Barang Sitaan Koruptor ke BNN dan Kejagung

0
64
KPK Serahkan Barang Sitaan Koruptor ke BNN dan Kejagung
KPK Serahkan Barang Sitaan Koruptor ke BNN dan Kejagung (istimewa)

elahan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan barang sitaan dari para pelaku korupsi ke Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan Agung. Jumlah barang sitaan tersebut mencapai RP 110 miliar.

“Jadi ada tiga barang yang diserahkan dengan nilai total Rp 110,238 miliar,” ucap Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah pada Rabu (20/2/2019).

Penyerahan barang sitaan tersebut dilakukan langsung oleh pimpinan KPK di Gedung ACLC. Jaksa Agung Prasetyo dan Kepala BNN Komjen Heru Winarko juga terlihat menghadiri penyerahan tersebut.

Penyerahan barang sitaan itu melalui proses Penetapan Status Penggunaan (PSP). Ketiga rampasan tersebut yaitu sebidang tanah dan bangunan di Bali terkait kasus Fuad Amin, tanah di Jakarta Selatan terkait kasus M Nazarudin, serta tanah dan bangunan di Medan terkait kasus Sutan Batugana.

“Penyerahan ini bukanlah yang pertama kali, saya sendiri pernah menyerahkan pada kasusnya Pak Joko Susilo di Solo. Salah satu aset rumah yang digunakan untuk melakukan mesum,” ucap Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam sambutannya.

Agus mengatakan aset-aset tersebut merupakan hasil kinerja dari KPK. Ketiga aset tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan BNN berdasarkan keputusan PMK nomor 0806 tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018.

Agus berharap aset sitaan koruptor tersebut bisa menjadi pemacu semangat dalam sinergisitas dan trigger mechanism KPK bersama Kejaksaan Agung dan BNN, atau pun sebaliknya. Kegiatan itu juga diklaim sebagai upaya transparansi dan akuntabel pengelolaan aset-aset sitaan dari para pelaku korupsi.

“Mudah-mudahan aset tambahan tadi bisa lebih mengoptimalkan kerja bapak ibu sekalian di instansi masing-masing,” ucap Agus.

Ketua KPK itu juga berharap agar target dari penindakan korupsi ke depannya tidak hanya menghukum orang, tapi juga mengembalikan kerugian negara walau tidak optimal 100 persen.

Dirinya juga mengatakan, pencegahan merupakan langkah penting dalam menghindari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara, namun itu masih belum bisa menghilangkan kerugian negara.

“Kita kembalikan juga sebenarnya kerugiannya sudah terjadi dan kerugiannya sangat banyak,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here