KPU Konfirmasi Laporan Mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah

0
66
Viryan Azis konfirmasi tudingan daftar pemilih tetap (DPT) tidak benar

Elahan.com, Ada sekitar 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang dianggap bermasalah oleh kubu Prabowo-Sandi. Terkait hal tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon nomor urut 02 meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikannya agar tidak ada potensi terjadinya kecurangan pada pemilu 2019 nanti.

Sebelumnya, tim BPN Prabowo-Sandiaga memang membentuk tim khusus untuk meneliti DPT yang dianggap bermasalah. 

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, juga akan ikut menghadiri pertemuan dengan KPU yang diselenggarakan pada Senin, 1 April 2019 lalu. Selain kepada KPU, Amien menyebut juga akan menyelenggarakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri sebab merupakan isu krusial yang harus diselesaikan oleh kedua instansi ini.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah
Tim BPN Prabowo-Sandi sebut Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah

Fadli Zon yang merupakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Anggota Dewan Pengarah BPN mengatakan timnya menemukan kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT sehingga harus diselesaikan oleh KPU dengan tegas agar kepercayaan masyarakat tidak hilang pada penyelenggara pemilu.

Fadli juga berkomentar akar permasalahan mengenai DPT ini adalah ketidakberesan Kemendagri dalam menyisir data penduduk. Kejanggalan data tersebut seperti data yang invalid, ganda, serta data yang tidak melalui proses pencocokan dan penelitian. Seperti misalnya di sebuah TPS ada 228 orang yang lahir di tanggal yang sama dan terjadi di banyak TPS, adanya data Kartu Keluarga yang terduplikasi yang berimplikasi pada jumlah DPT ganda yang terjadi di 5 provinsi yang ada di pulau Jawa, hingga ditemukannya data KK yang manipulatif di beberapa kota.  BPN juga mencatat DPT invalid ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. 

Daftar Pemilih Tetap yang disebut invalid oleh BPN tersebut disebut tidak benar oleh Viryan Azis yang merupakan Komisioner KPU RI. Kata dia, permasalahan DPT invalid tersebut sudah diselesaikan. Mengenai tanggal lahir masyarakat yang sama, Viryan mengatakan hal itu disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak ingat tanggal dan tahun lahirnya. Sehingga Sukcapil harus mencatat lalu mengelompokkan tanggal lahirnya menjadi 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember.

Namun pihak KPU tetap melakukan rapat koordinasi mengenai laporan data daftar pemilih tetap seperti aduan dari BPN Prabowo-Sandi. Pengecekan data di lima provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tengah masuk tahap pengecekan akhir. KPU juga berikhtiar untuk menindaklanjuti aduan tersebut hingga tuntas.

Permasalahan DPT yang menjadi sorotan BPN ini akan segera dirampungkan pihak KPU. Sebab waktu yang tersisa sudah tidak banyak. Dan KPU berjanji akan menjawab seluruh dokumen yang disampaikan BPN 02 ke KPU. 

Pihak KPU sudah melakukan pengecekan terhadap seluruh DPT bermasalah di sejumlah TPS dan menurut KPU hal tersebut tidak menjadi masalah. Data pemilih yang disebut invalid juga sudah terkonfirmasi menjadi pemilih yang sah. 

Berdasarkan hasil identifikasi juga KPU menyebutkan bahwa data KTP sudah benar, hanya saja ditemukan kesamaan tanggal dan bulan lahirnya. Menurut KPU hal tersebut tidak masalah karena orangnya ada, tetapi mereka lupa tanggal lahirnya. Dari hasil identifikasi tersebut, Viryan mengatakan KPU tidak akan menghapus 17,5 DPT invalid yang dituduhkan BPN tersebut. 

Viryan juga mengatakan jika data pemilih yang memiliki kesamaan tanggal dan tahun lahir tersebut dihilangkan dari DPT, tentu tindakan itu melanggar sebab menghilangkan hak warga negara karena ditemukan bahwa orangnya benar ada. Data tersebut menurut KPU bukan manipulasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here