Kritik Fahri Hamzah Soal Pemindahan Ibu Kota

0
39
pemindahan ibu kota
pemindahan ibu kota

Elahan.com, Pemindahan ibu kota menjadi perbincangan beberapa bulan belakangan ini sejak Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Hal utama yang menjadi alasan pemindahan ibu kota berdasarkan Ratas Bappenas adalah untuk mendorong pemerataan dan pembangunan wilayah di Indonesia serta untuk meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat agar lebih efisien dan efektif.

Isu ini mendapat tanggapan serta kritik dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Fahri mengaku telah membaca sejumlah kajian terkait pemindahan ibu kota dan menurutnya riset yang dilampirkan terbilang dangkal. Riset dari Bappenas ini dianggal dangkal oleh Fahri Hamzah.

Beberapa poin yang terdapat didalamnya dikritik oleh Fakri soal rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Menurutnya, Jakarta secara historis dibentuk memang didesain sebagai sebuah ibu kota. Ia pun menilai tidak mudah untuk meninggalkan Jakarta dan segala aspek historis yang ada.

Fahri Hamzah mengkritik soal rencana pemindahan ibu kota.

Fahri secara spesifik menyampaikan bahwa sulit untuk meninggalkan gedung parlemen dan Istana Negara yang berada di Jakarta. Ia juga menambahkan jika pindah ke tempat baru, Indonesia tanpa jejak itu dianggap berbahaya. Selain itu, Fahri mengkritik tim yang diberi tugas untuk mengkaji pemindahan ibu kota. Menurutnya, tim tersebut tidak memberikan masukan yang baik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik juga datang dari legislator asal Nusa Tenggara Barat yang menyinggung soal besarnya anggaran yang akan dikeluarkan untuk pembangunan ibu kota yang baru. Selama lima tahun ini Kementrian Keuangan telah memutuskan moratorium atau penangguhan pembangunan gedung-gedung baru untuk kementerian dan lembaga.

Ia mngetakan, bahwa Presiden Jokowi sebaiknya diberikan masukan-masukan yang baik dan matang karena menteri-menterinya dianggap tidak kuat dalam menyampaikan kebijakan.

Terkait kritik biaya yang besar dalam proses ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberikan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan sebesar Rp 466 triliun jika luas lahannya 40 ribu hektare.

“ Kita tengah mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan ini di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi bakal membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun atau sebesar US$ 33 miliar.” jelas Bambang usai rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden Jakarta pada Senin 29 April 2019.

Bambang juga menjelaskan terdapat ebebrapa skenario dalam proses pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Skenario pertama, ia menjelaskan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan pusat akan dipindah ke Ibu Kota yang baru. Bambang memperkirakan, merujuk pada data di tahun 2017 akan dibutuhkan kota baru dengan penduduk sekitar 1,5 juta yang akan terdiri atas anggota ekskutif, legislatif, yudikatif, beserta anggota keluarga mereka dengan estimasi setiap pegawai memiliki empat anggota keluarga.

Selanjutnya, pelaku ekonomi yang khususnya mengerjakan ativitas di sektor perekonomian pendukung. Dengan estimasi penduduk sebanyak 1,5 juta orang, Bambang menyebut dibuthkan lahan sekitar 40 ribu hektare dan dengan luas lahan itu akan terbagi untuk pemerinyah yang membutuhkan sebesar 5 persen, sektor ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, serta ruang terbuka hijau sebanyak 20 persen.

Untuk skenario kedua, pemindahan akan dilakukan dengan righsizing ASN yaitu sebanyak 111 ribu Asnditambah dengan Polri dan TNI serta emapat anggota keluarganya, juga pelaku ekonomi yang dihitung sekitar 184 ribu, makan diperkirakan jumlah ototal penduduk yang ada sekitar 870 ribu jiwa.

Berdasarkan hasil total perkiraan jumlah penduduk di bawah satu juta jiwa , dan jika disesuaikan dengan persentase yang diperuntukan untuk pemakaian lahan yang sama, maka akan diperlukan lahan yang lebih sedikit yaitu 30 ribu hektare. Sehingga estimasi biaya yang muncul sebesar Rp 323 triliun atau lebih kecil dari skenario pertama.

Bambang juga menambahkan, untuk skema pembiayaan akan ada empat sumber yang dapat digunakan. Salah satunya adalah anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk initial infrastruktur, fasilitas kantor pemerintahan, dan parlemen. Lalu untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial, akan dibiayai dari BUMN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here