Kuasa Hukum Keluarga Korban Lion Air JT 610 Somasi Pihak Maskapai

0
81
Pesawat Lion Air JT 610
Lion Air JT 610

Elahan.com, Tragedi kecelakaan Lion Air JT 610 di tahun 2018 masih belum selesai. Baru-baru ini, firma hukum yang berbasis di Amerika Serikat, Herrmann Law Group, bersama keluarga dari 24 korban kecelakaan pesawat tersebut akan menggugat maskapai penerbangan Lion Air. Dalam pengajuan gugatan ini, Herrmaan Law Group juga akan bekerjasama dengan firma hukum Indonesia, Danto dan Tomi & Rekan.

Pesawat nahas tersebut jatuh di laut Jawa tepatnya di wilayah Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018 lalu dan menewaskan 25 orang korban.

Pengacara Herrman Law Group, Charles J Herrmann meminta agar Lion Air melunasi pembayaran santunan untuk korban sebesar Rp 1,2 miliar untuk masing-masing korban. Menurut dia, santunan tersebut wajib diberikan karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.

Seruan tersebut disampaikan Charles saat mengadakan konferensi pers somasi keluarga korban di hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 April 2019 lalu. Dalam konferensi pers itu, Charles juga menegaskan adanya kejanggalan mengenai perjanjian Release and Discharge yang diberikan pihak mskapai berlogo kepala singa merah ini kepada keluarga korban.

Keluarga korban Lion Air JT 610
Keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610

Kejanggalannya adalah perusahaan Boeing yang menjadi produsen pesawat JT 610 itu bisa terhindar dari tuntutan hukum yang berlaku. Kejanggalan lainnya adalah ketika perjanjian itu ditandatangani, keluarga korban tidak diberikan salinan serta keluarga korban juga tidak diperbolehkan didampingi oleh penasihat hukum.

Priaardanto (Danto) selaku kuasa hukum 24 korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tersebut menyebut akan menambah jumlah uang santunan bagi keluarga korban dengan menggugat perusahaan Boeing selaku perusahaan pembuat pesawat.

Menurut pengacara dari firma hukum Danto dan Tomi & Rekan ini, perusahaan Boeing sudah sepatutnya bertanggung jawab terhadap  kecelakaan itu. Akan tetapi, kata Danto, penandatanganan surat pelepasan dan pembebasan oleh 24 keluarga korban membuat surat gugatan tersebut tidak bisa dilayangkan. Release and Discharge itu dinilai ilegal dan meminta pihak Lion Air untuk mencabut surat perjanjian tersebut. Berdasarkan hukumnya, para keluarga korban bisa mendapatkan uang santunan tersebut tanpa menandatangi surat Release and Discharge. Bahkan pembuatan surat perjanjian tersebut disebut melanggar undang-undang sebab santunan merupakan hak mutlak yang harus diberikan pada korban tanpa adanya persyaratan tambahan.

Charles menyebut kecelakaan itu juga merupakan tanggung jawab dari perusahaan Boeing. Salah satu keluarga korban, Suryoso, yang ikut menandatangani perjanjian dan pelepasan tersebut mendukung somasi kepada Lion Air dan Boeing tersebut. Suryoso mengatakan sebelumnya tidak mengetahui dampak kerugian dari penandatanganan perjanjian tersebut terlebih tanpa didampingi kuasa hukum.

Meski sudah membeli asuransi aerospace di perusahaan Tugu Pratama, Lion Air tetap memiliki kewajiban untuk membayar uang santunan. Lion Air disebut Charles tidak bisa memindahkan tanggung jawab pada perusahaan asuransi.

Di sisi lain, investigasi untuk tragedi kecelakaan Lion Air JT 610 ini akan terus dilanjutkan. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menyebut pihaknya sudah mengajukan penawaran kerja sama investigasi dengan penerbangan Ethiopia menyusul kabar adanya kesamaan antara kecelakaan maskapai Lion Air dengan Ethiopia airlines ET 302 yang jatuh pada awal  Maret 2019 lalu.

Penawaran kerja sama tersebut untuk melengkapi data kecelakaan Lion Air JT 610 demi peningkatan keselamatan penerbangan Indonesia. Jika penawaran tersebut disetujui, data-data yang terkumpul nanti digunakan untuk menganalisa kecelakaan pesawat Boeing 737 Max 8 di perairan Tanjung Karawang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here