Lima Kasus Korupsi Besar yang Pernah Terjadi di Indonesia

0
14
Kasus korupsi Anas Urbaningrum
Kasus korupsi Anas Urbaningrum

elahan.com, Kasus korupsi di Indonesia memang sudah sangat memprihatinkan. Banyak sekali kasus yang terjadi dan menyeret melibatkan banyak kalangan. Mulai dari pegawai negeri, bos BUMN, anggota DPR, dan lainnya.

Nominal uang rakyat yang dirampok juga tak tanggung-tanggung. Jelas tindakan kriminal ini merugikan negara secara ekonomi serta moral. Sayangnya, pada banyak kasus, tindakan hukum pada para koruptor. Hukum yang terkesan tidak adil dan denda yang tak seberapa membuat para koruptor tidak jera. Sehingga masih bisa tersenyum meskipun sudah terbukti bersalah.

Kehadiran KPK dan kepolisian membuat kasus korupsi berhasil diungkap. Mari kembali ingat beberapa asus korupsi yang paling merugikan.

Kasus korupsi Kotawaringin Timur (kerugian negara Rp 5,8 triliun)

Awal tahun 2019 KPK menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi menjadi tersangka kasus korupsi. Supian Hadi diduga menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, koorporasi, dan juga orang lain. Supian diketahui memang sedang menjalankan pemerintahan di periode kedua.

Bupati Kotawaringin Timur ini menerima suap dari tiga perusahaan, PT Aries Iron Mining, PT Fajar Mentaya Abadi, dan PT Billy Indonesia. Suap ini sehubungan dengan memberikan perizinan tambang untuk perusahaan tersebut. Politisi PDIP ini menerima Toyota Land Cruiser seharga Rp 710 juta, uang sebesar Rp 500 juta, dan Hummer H3 senilai Rp 1,3 miliar.

Meskipun dana suap untuk memuluskan proyek yang diterima dalam jumlah miliaran, tetapi akibat dari adanya tindakan suap ini, negara mengalami kerugian sekitar 5,8 dari total kerusakan yang diakibatkan. Mulai dari kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, serta hasill produksi tambang bauksit.

Kasus BLBI (merugikan negara 3,7 triliun)

Kasus korupsi ini hingga sekarang belum mendapatkan kejelasan padahal ini sudah terjadi sejak tahun 1997-1998. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pada 48 bank yang terkena dampak krisis moneter saat itu. total dana yang dikeluarkan negara mencapai Rp 144 triliun tetapi hampir sebagian besarnya diselewengkan. Negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 3,7 triliun.

Kasus ini menyeret mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan saat itu, Syafruddin Tumanggung sebagai tersangka. Bank yang telah melunasi hutang pinjaman tersebut diberikan Surat Keterangan Lunas (SKL), tetapi bank yang belum meunasi juga tetap mendapatkan SKL.

Kasus proyek Hambalang (Kerugian negara Rp 700 miliar)

Proyek Hambalang adalah proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional yang  menyeret banyak kader partai Demokrat. Proyek yang sudah dibangun sejak Andi Malarangeng sebagai menteri Pemuda dan Olahraga, hingga kini proyek tersebut belum selesai alias mangkrak.

KPK berhasil mengendus penyelewengan pada dana pembangunan tersebut yang memasukkan anggaran ke kantong pribadinya. Nama-nama elite partai terseret pada kasus ini seperti Andi Malarangeng hingga Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai ketua umum Demokrat.

Mantan presiden Republik Indonesia Soeharto (Merugikan negara Rp 490 triliun)

Soeharto diduga tokoh yang palin gkorupsi di dunia menurut laporan yang dirilis oleh lembaga Transparency International di tahun 2004 lalu. Mantan presiden RI yang menjabat 32 tahun ini diduga memperkaya diri sendiri dan keluarganya dengan memanfaatkan sumber daya negara dan  kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Bahkan saat itu pers dibuat bungkam dan tidak berani untuk mengungkap korupsi yang dilakukan Soeharto. Sebab akan ada banyak konsekuensi yang diterima jika media tersebut terlalu vokal bersuara.

Keluarga Cendana ini meraup uang negara hingga Rp 490 triliun dan punya banyak aset yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

Korupsi e-KTP (kerugian negara Rp 2,3 triliun)

Kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia

Kasus korupsi yang fenomenal dan masih segar di ingatan adalah kasus yang menyeret Setia Novanto. Korupsi mega proyek e-KTP ini disebut merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Setnov yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketum Golkar memanfaatkan kedudukannya di DPR untuk meloloskan proyek tersebut senilai Rp 5,9 triliun. Setnov juga meminta pengusaha peserta konsorsium memberikan beberapa anggota DPR komisi sebesar 5 persen. Akibat dari tindakan tersebut, Setnov harus mendekap di penjara selama 16 tahun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here