Mengenai Omnibus Law di Masa Pandemi Virus Corona

0
13
omnibus law
Omnibus Law di Masa Pandemi Virus Corona

elahan.com, Pemerintah memberhentikan pembahasan omnibus law Cipta Lapangan Kerja dimasa pandemi virus corona. Virus corona atau covid-19 membuat sejumlah sektor mengalami masa-masa sulit. Aspek paling terdampak yakni sektor ekonomi. Banyak masyarakat harus mengalami paceklik penghasilan usai tak bisa bekerja seperti biasa.

Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai, perbaikan kondisi pasca pandemi berakhir bisa diselesaikan melalui kebijakan membuka lapangan kerja atau peluang usaha sebesar-besarnya. “Skenario utama yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah membuka lapangan kerja,” ujar Fahri.

Namun penyediaan lapangan kerja ini tidak mudah. Akibat pandemic corona saat ini, banyak perusahaan yang tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. “Semoga saja penyelesaian pandemi sesingkat-singkatnya. Dalam artian dalam waktu dekat sudah bisa berkurang,” imbuhnya.

Fahri menilai melalui undang-undang Cipta Lapangan Kerja diyakini bisa mempermudah mengatur kebijakan pembukaan lapangan kerja. Melalui omnibus law ini bisa membahas perihal aturan yang sejalan dengan situasi saat ini.

“Salah satu agenda yang terpenting adalah bagaimana memasukan situasi ini dalam sejumlah pasal-pasal krusial, termasuk bagaimana pekerjaan itu diselesaikan secara jarak jauh misalnya. Itu harus dipikirkan oleh pemerintah dan DPR,” jelasnya.

Di sisi lain, Fahri juga menyebut, konsep dasar Omnibus Law adalah Undang-Undang payung bagi berbagai kebijakan. Atas dasar itu omnibus law bisa mengatur beberapa jenis persoalan yang sudah diatur dalam Undang-undang. Dalam Undang-undang Cipta Lapangan Kerja misalnya, dia mengatakan berbagai hal yang berhubungan dengan berbagai izin, ketenagakerjaan, hingga upah yang selama ini tumpang tindih nantinya bisa tertata dengan baik dalam satu aturan.

“Positifnya adalah kita negara regulasi dan persoalan klasik yang dihadapi bangsa ini adalah hyper regulasi. Nah itu bisa diatasi dengan Omnibus Law itu,” tambah Fahri. Meski begitu, omnibus law harus dibahas secara seksama agar tidak berdampak negatif. Selain itu, kepentingan negara dan masyarakat luas juga harus menjadi prioritas. “Kita berprasangka baik bahwa pemerintah melakukan sesuai dengan kepentingan negara, kepentingan nasional kita. Artinya menuju perbaikan bangsa dan negara,” tandas Fahri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here