Mengupas Kasus Gagal Bayar Jiwasraya, BPK dan OJK Buka Suara

0
4
Jiwasraya
Mengupas Kasus Gagal Bayar Jiwasraya, BPK dan OJK Buka Suara

elahan.com, Masalah yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, menurut Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masalah tersebut merupakan kejahatan kerah putih. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ruang dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh otoritas terkait. Staf Khusus Kementerian BUMN mengatakan kejahatan ini mendapatkan kebebasan untuk memanfaatkan ruang dari banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan.

OJK menyampaikan kronologi kasus gagal bayar, poin krusial yang menyebabkan masalah Persero Asuransi ini antara lain memberikan jaminan imbal hasil yang tinggi dan dilakukan bertahun-tahun. Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Industri Keuangan Non Bank Muhammad Ichsanudin mengungkapkan, kasus yang melanda Perusahaan Asuransi milik negara ini sangat pelik dan berlangsung cukup lama.

Saat ini, rasio kecukupan modal pada perusahaan itu minus hingga 850%. Angka ini cukup jauh dari ketentuan OJK yang mengharuskan modal minimum yang dipenuhi oleh perusahaan asuransi baik umum atau jiwa adalah 120%. Dalam Dokumen Penyelamatan Perusahaan Asuransi milik negara, diperoleh CNBC Indonesia, disebutkan untuk mencapai nilai RBC sampai 120%, dibutuhkan dana sebesar Rp 32,89 triliun.

Ichsanuddin selaku otoritas yang mengawasi BUMN dalam bidang asuransi ini mengatakan bahwa OJK sudah memanggil direksi perusahaan tersebut pada April 2018 untuk mendiskusikan jalan terbaik. Kasus ini pun membuat banyak pihak ikut turun tangan, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menurunkan tim untuk investigasi terkait kasus tersebut. BPK segera akan melakukan audit investigasi terhadap perusahaan asuransi pelat merah tersebut yang memiliki gagal bayar polis mencapai Rp 12,4 triliun. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna akan mengumumkan pernyataan resmi terkait kasus gagal bayar PT.Jiwasraya.

BPKtelah menggandeng Kejaksaan Agung untuk investigasi persoalan keuangannya, termasuk mengenai risk management (manajemen risiko). Dalam pengumuman resmi yang akan disampaikan BPK, Agung mengatakan BPK dan Kejaksaan agung akan mengungkap poin-poin penting. Sebelumnya, BPK melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2016 melansir bahwa pengelolaan dana investasi nasabah dan pengelola dananya tidak menerapkan prinsip korporasi yang sehat. Praktik itu terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2015.

Masalah lain juga terkait pembayaran komisi jasa penutupan kepada pihak terjamin. Menurut BPK, pembayaran tersebut tidaklah sesuai dengan besaran komisi yang dimuat dalam perjanjian kerja sama. Pencatatan piutang pokok dan bunga gadai polis pun belum sesuai dengan nota dinas direksi Nomor 052.a.ND.K.0220066. Lalu, kekurangan penerimaan penetapan nilai premi yang harus dibayarkan.

Kementerian BUMN bilang bahwa Jiwasraya banyak menempatkan dana investasi di saham-saham gorengan. Kejaksaan Agung menyebut, 95 persen dana investasinya ditempatkan di saham ‘sampah’. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyenutkan total dana yang diinvestasikan di saham ‘sampah’ tersebut mencapai Rp5,7 triliun. Dana tersebut mencapai 22,4 persen dari total investasi.

Tidak hanya itu, 98% dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk. Diketahui potensi kerugian negara paling sedikit sejumlah Rp13,7 triliun dari penempatan investasi. Akibat kasus ini pun, Kejagung mencekal 10 orang terkait pengusutan kasus tersebut. Mereka adalah, HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, AS.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here