Menjelang Pemilu, Bawaslu Awasi Adanya Politik Uang

0
45
Bawaslu larang kampanye melibatkan anak-anak
Bawaslu larang melibatkan anak-anak dalam kampanye

Elahan.com, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan politik uang sangat rentan terjadi saat memasuki masa kampanye terbuka atau kampanye rapat umum. Pengawasan terhadap politik uang ini anak semakin diintensifkan ketika memasuki masa tenang Pilpres 2019.

Adapun prioritas pencegahan sendiri dilakukan pada basis perempuan agar bisa digerakkan untuk aktif menolak kampanye dengan iming-iming uang. Sebab, menurut informasi, perempuan menjadi memiliki persentase lebih dari 50 persen ini meruakan kelompok pemilih yang menjadi sasaran empuk dari politik uang. Sehingga aktif mengajak perempuan menolak jika ada yang berupaya memberikan sogokan uang.

Langkah yang dilakukan oleh Bawaslu ini dinilai Ratna Dewi Pettalolo selaku anggota Bawaslu sudah sesuai dengan perintah undang-undang yaitu untuk mencegah agar politik uang tidak beredar. Biasanya sering terjadi di hari-hari menjelang Pemilu dengan strategi dari pintu ke pintu alias door-to-door.

Istilah serangan fajar pun juga sudah tidak asing lagi, yaitu pemberian uang sebelum ke TPS. Money politic merupakan tindakan yang sudah masuk dalam ranah pidana. 

Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu kota Tangerang Selatan menggelar deklarasi Kampung Anti Politik Uang di bantaran Situ Parigi, Pondok Aren, sebagai persiapan memasuki kampanye terbuka yang akan rentan dengan adanya bagi-bagi uang. Politik uang dalam masa kampanye ini berupa bagi-bagi uang transport. Padahal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa pembagian uang transport dalam bentuk cash itu dilarang.

Politik uang ini akan semakin berpotensi besar terjadi mendekati Pemilu 2019 terlebih lagi menjelang hari H. Dan politik uang di Tangerang Selatan ini diperkirakan semakin besar. Sehingga dengan adanya deklarasi ini, menurut Muhammad Acep selaku Ketua Bawaslu Tangsel, akan menjadi upaya pengawasan kampanye tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu tetapi juga oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak tergoda untuk menerima sogokan berupa uang.

Bawaslu Kota Banten juga masih banyak menemukan pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye. Anak-anak dipasangkan atribut kampanye, dipasangkan kostum kampanye, bahkan diboyong ke lokasi diadakan kampanye. Padahal mengikutsertakan anak-anak di bawah usia atau belum memiliki hak pilih adalah sebuah pelanggaran.

Pelanggaran yang masih sering ditemui adalah adanya kendaraan pemerintah yang dibawa ke lokasi kampanye. Masalah ini sebenarnya sedang didalami. Seperti adanya kasus penggunaan mobil dinas TNI mengangkut logistik pemilu yang diduga dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga.

Bawaslu selidiki mobil TNI yang ikut kampanye
Bawaslu selidiki mobil TNI yang angkut logistik kampanye

Masih dalam penyelidikan, ada lagi kasus baru yang mengindikasikan ketidaknetralan pihak penegak hukum. Belum lama ini mantan Kapoolsek Pasirwangi, Ajun Komisaris Sulman Aziz menuduh Kapolres Garut memerintahkan 22 Kapolsek bawahannya untuk mendukung paslon Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.

Sulman menyebut perintah itu seperti ancaman, karena konsekuensi jika paslon 01 kalah, Kapolsek akan dimutasi.

Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna dengan tegas membantah dan menyebut perintah tersebut bukan untuk berpihak pada salah satu kubu. Melainkan itu adalah perintah untuk melakukan pemetaan yang berfungsi untuk pengamanan nantinya. Meskipun tuduhan tersebut sudah dicabut Sulman, tetapi ini masih dalam penyelidikan Bawaslu Garut dan Bawaslu Jawa Barat.

Ada banyak indikasi yang ditemukan mengenai ketidaknetralan dan pelanggaran yang terjadi. Dan ini akan membuat masyarakat tidak percaya dengan pemilu karena terlalu banyak permasalahan. Sehingga permasalahan ini perlu diwaspadai.

Ada juga pelanggaran seperti kampanye di luar lokasi yang ditentukan. Bisanya peserta kampanye beralasan dengan menyebut sedang dalam perjalanan menuju lokasi.

Jika ditemukan pelanggaran seperti itu, pihak Bawaslu akan langsung menindak lanjuti. Lalu akan dilayangkan surat kepada penyelenggara kampanye. Apabila masuk dalam pelanggaran administrasi, akan dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan pemeriksaan yang tentu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here