Menkeu Sri Mulyani Angkat Bicara Soal Anggaran Bocor

0
54
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani (istimewa)

Elahan.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat berkata di salah satu tv swasta menyatakan bahwa kredibilitas lembaganya dalam merangkai dan mengelola perkiraan negara.

Sebelumnya, dalam pidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Capres Prabowo Subianto menuding, sudah terjadi kebocoran perkiraan negara sebesar 25 persen.

Tudingan capres nomor urut 02 ini sontak menuai pelbagai tanggapan dari pemerintah era Presiden RI saat ini Joko Widodo.

Berdasarkan keterangan dari Menkeu, mulai penyusunannya saja perkiraan negara sudah melalui sekian banyak  tahapan. Apalagi, terdapat landasan hukum dan lembaga otoritas yang menata dan mengawasi.

Sri Mulyani menjelaskan “Sebetulnyakan begini, saya sebagai Menkeu selalu ucapkan dimensi finansial negara tergolong APBN. Penyusunan perkiraan tidak tiba-tiba diangkut ke DPR, diketok. Prosesnya dari Bulan Maret buat asumsi makro, diskusi, kupas amplop besar, Presiden bikin nota finansial kemudian dikatakan Bulan Agustus, dibicarakan lagi hingga akhir Bulan Oktober,” ungkapnya  Rabu (13/2).

“Semua dilihat, dibicarakan oleh seluruh komisi badan anggaran, akhir bulan Oktober baru diketok. Itu menjadi undang-undang yang melandasi anda bekerja. Jadi, tidak semau anda tapi terdapat aturannya,” tambahnya.

Menkeu pun menjelaskan masing-masing tahunnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak jarang kali mengaudit perkiraan negara sehingga andai ada kesalahan lagipula kebocoran, tentu ketahuan.

Sri Mulyani menegaskan, BPK memberi predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada hasil audit perkiraan negara. Hal ini memperlihatkan Kemenkeu sudah mengelola perkiraan negara dengan baik.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan “Anggaran negara kan diaudit BPK, yang bicara mengenai aturan dan akurasi angka. Ada angka yang salah saja dia kritik, lagipula bocor. Kita bisa WTP, berarti anda proper dalam menjaga.”

“Kalau terdapat yang concern mengenai pemakaian perkiraan salah, korupsi, anda punya mekanisme hukum, terdapat KPK, kepolisian, kejaksaan,” tambahnya.

Beberapa masa-masa sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo tanpa ragu menantang capres nomor urut 02 guna segera melapor ke otoritas bersangkutan, laksana KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) andai memang memahami ada kebocoran anggaran.

Menkeu pun mengatakan rivalnya tersebut telah pernah melontarkan tudingan yang sama ketika masa kampanye tahun 2014 lalu.

Joko Widodo mengatakan “Dulu 2014 jajaki diingat-ingat, katanya bocor Rp 7.200 triliun. Sekarang tersebut kalau bocornya 25 persen, berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun,” ungkapnya saat berada di  JIEXPO Kemayoran, Kamis (7/2).

“Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan fakta-fakta. Jangan asal,” jelasnya.

Tak melulu Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun angkat suara berhubungan tudingan Prabowo Subianto.

Berdasarkan keterangan dari Moeldoko, tudingan capres nomor urut 02 ini tidak berdasar, menilik Indonesia punya lembaga otoritas yang tidak jarang kali siaga mengawal perkiraan negara. Begitu pun dengan Wakil Presiden JK yang menolak kebocoran perkiraan negara dengan jumlah sefantastis tudingan Ketua Partai Gerindra tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here