Menteri Nadiem Makarim Izinkan Belajar Tatap Muka pada Januari 2021

0
6
Nadiem Makarim
Menteri Nadiem Makarim Izinkan Belajar Tatap Muka pada Januari 2021

Elahan.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah memberikan lampu hijau untuk melakukan sekolah tatap muka pada awal tahun 2021 mendatang. Hal itu berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadi daerah dan sekolah sampai sekarang kalau siap tatap muka ingin tatap muka, segera tingkatkan kesiapan untuk laksanakan ini,” ujar Nadiem.

Namun menurutnya penentuan dibuka kembali atau tidaknya kegiatan belajar tatap muka akan ditentukan oleh tiga pihak. Yakni pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah.

Ia pun memberikan penegaskan, orang tua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya diperbolehkan ikut masuk sekolah atau tidak. Sekalipun, sekolah dan daerah tertentu telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar tatap muka.

“Komite Sekolah adalah perwakilan orang tua dalam sekolah. Jadi kuncinya ada di orang tua, kalau komite sekolah tidak membolehkan sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka,” kata Nadiem.

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, yaitu pada Januari 2021. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang diumumkan pada 20 November 2020.

Berbagai alasan kembalinya dibuka sekolah tatap muka, salah satunya daerah-daerah yang sulit atau tidak menjangkau untuk menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sehingga tidak optimal. Serta kesiapan beberapa sekolah untuk kembali membuka pembelajaran tatap muka.

Nadiem mengatakan bahwa pemerintah daerah tetaplah memiliki peran penting untuk menetapkan sekolah mana yang diizinkan untuk dibuka kembali. Orang tua juga diberikan kebebasan untuk mengizinkan atau tidak anaknya mengikuti sekolah tatap muka. Sekolahpun tidak bisa memaksa anaknya untuk pergi ke sekolah.

“Orang tua bisa mengatakan ‘Saya belum nyaman anak saya masuk ke sekolah’ dan dia bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Jadi ‘hybrid’ model, PJJ bukan berarti berakhir,” kata Nadiem.

Sekolah-sekolah yang dibolehkan melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bukan seperti sekolah biasa.Sekolah perlu mempersiapkan segala aspek mengikuti era kebiasaan baru ditengah pandemi Covid-19 ini.

“Bedanya luar biasa dari sekolah biasa. Apa perbedaannya? Hanya boleh 50 persen dari kapasitas. Artinya, 18 anak per kelas maksimal, biasanya kan 36 anak, sekarang cuman 18 anak per kelas. Jadi secara otomatis sekolah harus melakukan rotasi, melakukan dua ‘shift’, minimal dua ‘shift’ untuk bisa mematuhi aturan,” ungkap Nadiem.

Sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi sekolah adalah menjaga protokol kesehatan tentunya. Serta tidak ada aktivitas selain belajar mengajar di ruangan seperti kantin, ekskul, olahraga, dan berbagai aktivitas di luar sekolah lainnya. Siswa hanya diperbolehkan masuk kelas, belajar dan pulang.

Pada bulan Agustus 2020, Menteri Nadiem Makarim telah lebih dulu mengizinkan pembukaan sekolah tatap muka di wilayah yang sudah masuk zona kuning dan hijau. Kemendikbud mencatat, setidaknya 43 persen siswa yang berada di area tersebut. Hasil evaluasi selama 2 bulan terhadap sekolah yang dibuka di zona hijau dan zona kuning, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Bahkan bila ada siswa, guru atau pegawai sekolah yang diketahui positif Covid-19, sekolah itu harus langsung ditutup.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan sikap tidak setuju. Pasalnya menurut mereka masih banyak sekolah yang belum siap secara protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka. Hal itu akan membahayakan kesehatan anak-anak nantinya.

Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik penggunaan zonasi sebagai tolak ukur pembukaan sekolah. Sebab menurut pantauan organisasi profesi ini, banyak pula sekolah yang melanggar ketentuan pembukaan sekolah akan tetapi bebas dari sanksi.

Bukan tanpa dasar, selain menganggap PJJ di beberapa wilayah kurang optimal Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa muncul kekhawatirannya atas dampak buruk akibat PJJ dalam jangka panjang. Menurutnya 88 persen sekolah di daerah tertinggal, terluar dan, terdepan berstatus zona hijau dan kuning. Sehingga bisa untuk memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka. Hanya saja perlu kesiapan dan persiapan ekstra dari pihak sekolah, serta izin dari pemerintah daerah dan orang tua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here