MK Putuskan Quick Count Baru Dipublikasikan Pukul 3 Sore

0
46
MK tolak gugatan mengenai waktu penyiaran quick count
MK tolak gugatan mengenai waktu penyiaran quick count

Elahan.com, Hasil quick count Pemilu 2019 baru akan mulai dipublikasikan dua jam setelah penghitungan suara di Indonesia bagian barat. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk melakukan uji materi di sejumlah pasal yang ada dalam Undang-Undang (UU) mengenai Pemilu.

Permohonan ini diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Mereka meminta MK melakukan uji materi karena keberatan dengan ketentuan pasal 449 ayat (2) yang berisi aturan mengenai larangan pengumuman hasil survei masa tenang, ada juga pasal (5) dan pasal (6) mengenai hitung cepat pemilu yang baru boleh dipublikasikan dua jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia barat. Tentu bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa hukuman pidana.

Mahkamah Konstitusi memutuskan tuntutan uji materi mengenai quick count
Mahkamah Konstitusi memutuskan tuntutan uji materi mengenai quick count

Pasal-pasal tersebut menurut pemohon melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan maupun menyampaikan informasi. Namun, MK berpikir sebaliknya, penyiaran hasil hitung cepat disaat pemungutan suara belum selesai bisa mempengaruhi para pemilih yang belum memberikan hak suaranya.

Saat membacakan amar putusan hari ini, 16 April 2019, Ketua MK, Anwar Usman, mengatakan bahwa aturan dalam pasal 449 ayat (5) UU nomor 7 tahun 2017 tersebut tidak bisa dimaknai sebagai ketentuan yang menghilangkan hak masyarakat. Penyiaran hitung cepat hingga batas waktu paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di Indonesia bagian barat hanya bersifat penundaan sesaat karena alasan yang lebih dasar untuk melindungi suara pemilih.

TPS sendiri dibuka pukul 07.00 hingga 13.00. Sehingga, berdasarkan aturan tersebut, maka hasil quick count dari lembaga survei baru bisa dipublikasikan pukul 3 sore.

Hal ini karena Indonesia dibagi menjadi tiga zona waktu, bagian timur, bagian tengah, dan barat. Sehingga harus menyesuaikan ketiga zona waktu sebab kecepatan teknologi bisa membuat penyampaian informasi menjadi semakin cepat. Hakim MK takut jika hasil hitung cepat sudah ditampilkan di wilayah timur, informasi tersebut bisa dengan cepat sampai pada pemilih di wilayah barat. Sehingga MK memutuskan publikasi hasil quick count baru disampaikan kepada publik pukul 3 sore.

Quick count juga menurut MK merupakan aspirasi masyarakat sehingga belum dipastikan akurat dan memiliki margin of error alias rentang kesalahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga merilis 40 lembaga survei yang terdaftar, berikut nama-nama lembaga surveinya:

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

2. Poltracking Indonesia

3. Indonesia Research And Survey (IRES)

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia

5. Charta Politika Indonesia

6. Indo Barometer

7. Penelitian dan Pengembangan Kompas

8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)

9. Indikator Politik Indonesia

10. Indekstat Konsultan Indonesia

11. Jaringan Suara Indonesia

12. Populi Center

13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik

14. Citra Publik Indonesia

15. Survey Strategi Indonesia

16. Jaringan Isu Publik

17. Lingkaran Survey Indonesia

18. Citra Komunikasi LSI

19. Konsultan Citra Indonesia

20. Citra Publik

21. Cyrus Network

22. Rataka Institute

23. Lembaga Survei Kuadran

24. Media Survey Nasional

25. Indodata

26. Celebes Research Center

27. Roda Tiga Konsultan

28. Indomatrik

29. Puskaptis

30. Pusat Riset Indonesia (PRI)

31. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)

32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

33. Voxpol Center Research & Consultan

34. FIXPOLL Media Polling Indonesia

35. Cirus Curveyors Group

36. Arus Survei Indonesia

37. Konsepindo Research and Consulting

38. PolMark Indonesia

39. PT Parameter Konsultindo

40. Lembaga Real Count Nusantara

Selain itu, menyampaikan hasil survei pada masa tenang juga tidak dibenarkan berdasarkan hasil putusan tersebut. Sebab, menurut hakim MK, hal ini sama saja dengan menyebarkan kampanye di masa tenang. Tentu bisa mempengaruhi suara masyarakat. Selain itu juga ditakutkan adanya surveyor bayaran sehingga tidak independen.

Hakim juga menolak gugatan pemohon mengenai hukuman pidana bagi pihak yang melanggar. Hakim berpendapat bahwa aturan pidana pada pasal 449 ayat (6) tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pihak pemohon juga mengatakan secara umum menerima keputusan MK tersebut. Hanya saja ada beberapa hal yang dinilai mengganjal. Karena sebelumnya pada 2009 dan 2014 memutus gugatan yang serupa dan mengabulkannya. Saat itu MK tidak membatasi waktu penyiaran pengumuman hasil hitung cepat saat pelaksanaan pilpres.

Quick count yang disebut bisa mempengaruhi pemilih, menurut Veri Junaidi selaku kuasa hukum AROPI, alasan tersebut belum terbukti. Alasan ini masih dipertanyakan Veri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here