NU Berikan Koreksi Sedikit Soal Pengesahan RUU PKS

0
26
Unjuk rasa RUU PKS
Unjuk rasa RUU PKS (istimewa)

elahan.com – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2019 menyepakati agar Rancangan Undang-Undangan Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan. Namun, NU memberikan sejumlah catatan atas RUU PKS tersebut.

“Kami setuju segera diterbitkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual namun dengan sejumlah catatan,” ujar Nur Rohman yang membacakan hasil pembahasan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Qanuniyah pada sidang pleno Munas-Konbes NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda AlAzhar, Citangkolo, Banjar Patroman, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019) malam.

Nur Rohman mengatakan catatan yang dimaksud antara lain, forum merekomendasikan adanya perubahan nama RUU itu menjadi RUU Pencegahan Kekerasan Seksual. Perubahan ini usulkan agar lebih fokus pada aspek pencegahan.

“Kita usulkan perubahan nama RUU itu menjadi RUU Pencegahan Kekerasan Seksual dengan alasan agar aspek preventif lebih menjadi perhatian,” tandas Nur Rohman.

Nur Rohman kemudian menjelaskan lima belas jenis kekerasan dalam pandangan syariat, antara lain segala perbuatan yang dapat mengantar pada perbuatan zina, atau perbuatan fâhisyah (tabu), pandangan langsung baik terhadap lawan jenis atau sejenisnya tanpa perantara media dengan niat melecehkan, serta segala tindakan yang melampaui batas syariat.

Nur Rohman pun mengingatkan agar diperhatikan jenis kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam fiqih.

“Supaya ini didalami kembali, karena terkait pemaksaan perkawinan dan juga di situ terkait eksistensi wali mujbir, yang dikenal dalam kitab fiqih,” ujar Nur Rohman.

Menurut Nur Rohman, wali mujbir tidak boleh dipidanakan dan menilai jika itu terjadi merupakan tindakan kriminalisasi. Wali mujbir, kata dia, adalah ayah dan kakek dari ayah kandung yang punya otoritas “memaksa” dengan rayuan atas dasar kasih sayang (ijbar), bukan memaksa dengan ancaman (ikrah).

“Kondisi yang menoleransi “pemaksaan” (ijbar) ini pun diberikan sejumlah syarat, di antaranya tidak terdapat perselisihan yang nyata antara wali dan anak, calon suami dengan calon istri, calon suami adalah setara (kufu) dengan anak, serta tidak berpotensi merugikan/membahayakan/menyengsarakan anak,” pungkas Nur Rohman.

Selain membahas soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Munas Alim Ulama kali ini juga mendikusikan soal RUU Antimonopoli dan Persaingan Usaha. Sidang pleno yang sedianya berlangsung Jumat (1/3/2019) dilaksanakan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here