OPM – Polisi di Papua Baku Tembak, Kembali Telan Korban

0
55
Polisi dengan senjata saat patroli setelah baku tembak antara pasukan TNI-polisi dan OPM
Polisi dengan senjata saat patroli setelah baku tembak antara pasukan TNI-polisi dan OPM (istimewa)

Elahan.com – Usulan dialog untuk menuntaskan konflik di Papua pulang disuarakan sesudah baku tembak antara pasukan TNI-polisi dan OPM atau Organisasi Papua Merdeka kembali menyebabkan jatuhnya korban tewas.

Seorang anggota polisi tewas dan dua lainnya terluka menyusul kontak senjata dengan kumpulan OPM di Bandara Mugi, Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Rabu (20/03) pagi, kata seorang pejabat kepolisian.

Usulan guna mengedepankan dialog sudah disuarakan Lenis Kogoya yang merupakan Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua.

Lenis Kogoya mengatakan “Sudah laporkan saya, hanya Pak Presiden belum kasih petunjuk,” katanya pada Rabu (20/03).

Usulan ini telah berulangkali ditampik pemerintah Indonesia terutama sesudah peristiwa penembakan oleh OPM di Kabupaten Nduga pun terjadi di penghujung 2018 lalu, yang menewaskan 17 karyawan PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Satu anggota polisi tewas ditembak di Nduga

Bharada Aldy tewas saat baku tembak pasukan polisi dengan OPM

Berdasarkan keterangan dari polisi, baku tembak pasukan polisi dengan OPM yang menewaskan satu anggota polisi bermula saat sebanyak polisi menyelamatkan pesawat helikopter di bandara tersebut, Rabu pagi.

Polisi yang tewas tertembak ialah Brada Aldi, adapun dua anggota polisi lainnya, yakni Prada Rafi dan Ipda Arif Rahman terluka dan masih diasuh di lokasi tinggal sakit setempat.

AKBP Suryadi Diaz selaku Kepala sub bidang penerangan masyarakat Polda Papua  belum dapat meyakinkan adanya korban jiwa dari pihak kumpulan OPM yang disebutnya sebagai kumpulan kriminal sipil bersenjata (KKSB) ini.

Diaz mengatakan “Setelah mereka mengerjakan penembakan, kemudian melarikan diri. Sekarang korban sedang diasuh di Rumah Sakit Mimika.”

Polisi mengasumsikan motif penembakan OPM berhubungan dengan pemilu. “Mereka bakal ganggu dan bakal menggagalkan, tergolong akan menggagalkan pemerintah,” bebernya.

Lebih lanjut, Suryadi menuliskan sejak dua pekan lalu, sejumlah 400 anggota TNI dan kepolisian ekstra didatangkan ke Papua.

“Jadi ini guna antisipasi pemilu nanti. Kalau pasukan itu konsentrasi ke Nduga, namun masih terdapat yang stay di Timika,” katanya.

OPM: ‘Jangan anda dua-dua perang terus’

Sementara itu Sebby Sambom selaku Juru bicara OPM, mengakui pihaknya bertanggung jawab atas penembakan tersebut.

“Jadi Panglima Kodam Brigadir Jenderal Ekianuas Kogoya yang bertanggung jawab di distrik itu, dan markas pusat kami mengaku bertanggung jawab sebab semua perang TPNPB dikontrol oleh Mabes pusat,” ungkapnya Rabu (20/03).

Anggota OPM memegang senjata

Sebby Sambom menambahkan pasukan OPM siap perang dengan pasukan ekstra TNI dan Polisi di Kabupaten Nduga.

“Kami siap jemput mereka. Sambut mereka. Kedatangan tamu, begitu. Nah, dengan kata lain siap perang, begitu. Lawan,” bebernya.

Lebih lanjut dia mengatakan, guna menyudahi kontak senjata, TPNPB-OPM mengharapkan perundingan dengan pemerintah Indonesia di bawah mediasi PBB.

“Jangan anda dua-dua perang terus. Korban. Kita mesti duduk di meja perundingan. Tapi kami tidak punya hal dengan TNI-Polri.

“Ingat, kami punya urusan tersebut dengan pemerintah Indonesia, yakni presiden dan kabinetnya,” tambahnya.

Bukan kontak senjata kesatu

Kontak senjata yang menewaskan satu anggota polisi di Kabupaten Nduga, Papua, bukan kesatu kali terjadi.

Sebelumnya, baku tembak antara kumpulan bersenjata dengan TNI terjadi di Distrik Mugi Kamis (07/03) lalu, yang menewaskan tiga anggota TNI dan sebanyak anggota kumpulan bersenjata, menurut keterangan dari pejabat TNI.

Peristiwa penembakan di Kabupaten Nduga pun terjadi di penghujung 2018 lalu.

Sebanyak 17 karyawan PT Istaka Karya dibunuh dan 2 karyawan dilarikan kelompok bersenjata di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Mereka adalahpekerja jembatan Jalan Trans Papua yang sedang di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga.

TNI: ‘Kami telah kuasai sebanyak distrik’

Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Muhammad Aidi menuliskan TNI telah menguasai sejumlah wilayah yang pernah menjadi markas kumpulan bersenjata.

“Mapenduma, lantas Mugi, lantas Yal, Dal, dan sejumlah kampung yang lain,” beber Aidi pada Rabu (20/03).

TNI menulis jumlah korban tewas dari aksi kumpulan bersenjata di Kabupaten Nduga semenjak Oktober 2019 sampai Maret menjangkau 35 orang. Rinciannya 30 penduduk sipil, 4 anggota TNI dan 1 Polisi.

“Sesuai dengan monitoring prajurit yang mengemban kontak tembak, di pihak mereka juga tidak sedikit yang jatuh korban. Ketika mereka terdapat yang jatuh korban, tersebut jenazahnya berjuang dibawa lari,” tambah Aidi.

Pendekatan militer ‘tidak menuntaskan persoalan’

Pendekatan militer di Bumi Cenderawasih tak akan menuntaskan persoalan dan pemerintah perlu mengerjakan pendekatan yang lebih manusiawi, Matheus Adadikam, kata Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM) Papua.

“Pasukan tidak sedikit datang, namun kenyataannya laksana ini (ada anggota TNI dan polisi yang tewas). Keamanan tersebut tidak terjamin,” ungkap Adadikam, Rabu (20/03).

Berdasarkan keterangan dari pengamatan Adadikam, pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat tak pernah menemukan titik temu untuk menuntaskan persoalan Papua, terutama di Kabupaten Nduga.

Kontak tembak antara aparat keamanan dan OPM di Papua juga memakan korban jiwa

“Saya kira ini, antara provinsi, kabupaten yang terkaitdan Jakarta mesti duduk sama-sama. Karena sekitar ini tidak terdapat duduk sama-sama,” bebernya.

Walaupun ditampik pemerintah Indonesia, telah ada gagasan dari sebanyak pihak supaya pemerintah unik pasukan TNI dan Polisi dari distrik pecahan Kabupaten Jayawijaya ini.

Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya mengklaim telah mengucapkan usulan ini untuk Presiden Jokowi.

“Sudah laporkan saya, hanya Pak Presiden belum kasih petunjuk,” bebernya, Rabu (20/03).

Lebih lanjut, Lenis menuliskan usulan yang dikatakan ke Presiden Joko Widodo antara lain menyusun tim eksklusif dari perwakilan adat, agama dan pemerintah daerah.

“Kalau pendekatan dengan militer, dengan kekerasan, tersebut tidak akan barangkali akan selesai,” ungkapnya.

Menkopolhukam Wiranto: ‘Penarikan pasukan TNI dari Nduga tak logis’

Namun, Lenis menuliskan ada pihak yang tidak setuju dengan gagasannya, tanpa melafalkan pihak yang dimaksud.

“Itu tidak bagus. Tanggapannya pun dibilang tidak logis, kini akibatnya kan kini jadi korban orang,” imbuhnya.

“Saya bicara laksana dibilang orang menyokong (OPM-red) lah, mendorong dan sebagainya. Nah, tersebut salah bahasanya itu. Ini kan saya bicara guna nyawa orang,” ungkap Lenis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyinggung penarikan pasukan TNI dari Kabupaten Nduga, Papua “tak logis”.

Kepada media ia menuliskan kehadiran TNI di Papua bersangkutan ketenteraman nasional.

“Karena tumpah darah sekian banyak  wilayah yang terganggu, ada penduduk negara terganggu, memerlukan polisi hadir, memerlukan TNI hadir. Kita hadirkan di sana,” bebernya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here