Pakar Komunikasi Beri Alasan RUU PKS Harus Disahkan

0
96
Aksi RUU PKS
Aksi RUU PKS (istimewa)

elahan.com – Pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih menggantung karena mendapat tolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.

Pakar Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ade Armando menjelaskan pentingnya mendorong pengesahan RUU tersebut sebelum Pemilu 2019 dimulai.

“Kalau bisa RUU penghapusan Kekerasan Seksual bisa keluar sebelum berakhirnya DPR yang sekarang ini. Karena kalau tidak mulai dari awal lagi loh itu,” ucap Ade Armando, Senin (18/2/2019).

“Mencurigakan, mencengangkan, mengherankan dan buat marah kenapa ada orang menolak undang-undang yang urgen tersebut buat Indonesia saat ini. Karena kita tahu, kekerasan seksual terjadi setiap hari terutama di kantor, di pabrik, dan di sekolah,” lanjutnya.

Dia mengatakan bahwa ada wacana RUU PKS dipengaruhi nilai-nilai feminisme radikal dan bertentangan dengan nilai agama. Menurutnya, hal tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan.

“Hari ini korban kekerasan seksual setiap ditanya ‘buktinya apa?’ masih sulit kan menjawabnya karena engga ada RUU PKS. Terlebih sekarang beredar hoaks tentang RUU itu kan ada beberapa hoaks yang menunjukkan pasal-pasal yang memungkinkan terjadi aborsi atau apa, kan itu bohong,” kata Ade.

Maka dari itu, Ade mempertanyakan penilakan dari Fraksi PKS terkait RUU itu. Dirinya menganggap bahwa Fraksi PKS telah keluar dari konteks permasalahan.

“Mereka mengatakan bahwa kenapa UU ini tidak melarang hubungan seks di luar nikah, ya kan bukan UU PKS dong berarti. Kan ini penghapusan kekerasan seksual, apa urusannya sama gay, apa urusannya sama hubungan seks diluar nikah, kan nggak ada,” ucap Ade.

Koordinator Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) itu menyarankan Fraksi PKS seharusnya memang tetap memperjungkan hal itu. Tetapi bukan di RUU PKS. Melainkan mendorong perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kan yang tidak boleh di Indonesia itu sepasang tapi salah satunya terikat dengan pernikahan lain. Sebenarnya banyak orang enggak tahu kalau lebih dari 20 tahun, laki-perempuan melakukan hubungan seks, di Indonesia enggak kena zina sebenarnya. Nah, kalau anda mau perjuangkan itu, bukan di RUU ini dong. Itu perjuangannya di KUHP, di UU lain,” Tungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here