Pasal-Pasal RKUHP yang Jadi Kontroversi dan Buat Resah Publik

0
21
RKHUP
DPR menyusun draft RKHUP yang membuat resah publik.

Elahan.com, Indonesia beberapa hari lalu dihebohkan dengan keputusan DPR yang ingin merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  Keputusan untuk merevisi KUHP ini pun telah disetujui Presiden Joko Widodo. Sejumlah elemen masyarakat terutama mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut pemberhentian revisi RKUHP.  Walau pada 20 September 2019, Presiden Jokowi menunda soal pembahasan soal revisi RUU KUHP ini. Namun, masyarakat pun masih harap-harap cemas terkait poin-poin apa yang akan dievaluasi.

Revisi RKUHP yang dilakukan DPR dianggap oleh beberapa pihak telah mencoreng dan mengkhianati reformasi. Pemerintah dianggap mulai bersikap membatasi dan mengekang kebebasan rakyat Indonesia. Sejumlah pasal ini dianggap tidak rasional, mulai dari pengaturan terhadap hukuman koruptor hingga masalah yang dianggap membahayakan perempuan.

Berikut sejumlah pasal yang berpotensi menimbulkan masalah :

Pasal 278 Terkait Hewan Ternak

Dalam RKUHP, pada pasal ini berisi tentang untuk setiap orang yang membiarkan unggas yang dipeliharanya atau diternaknya dilepas dan berjalan di kebun atau tanah yang berisi tanaman milik orang lain maka akan dikenakan pidana berupa denda dengan jumlah paling banyak dengan kategori II atau Rp 10 juta.

Adanya pasal ini dianggap bisa menyebabkan masyarakat gaduh dan memicu permasalahan. Sebab selama ini terutama di daerah desa, pemandangan seperti ini dianggap lumrah dan tidak bermasalah.

Pasal 432 Terkait Gelandangan

Pasal ini mengatur tentang setiap orang yang hidup secara luntang-lantung atau gelandangan di jalan atau tempat umum serta mengganggu ketertiban umum akan dikenakan pidana berupa dendta paling banyak ketegori I atau sebesar Rp 1 juta.

Jika pasal ini tetap ada dan disahkan, bisa memicu multi-tafsir, serta menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks seperti warga yang dapat menghakimi orang yang berada di jalan.

Pasal Terkait Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers

Dalam Pasal 167 terdapat definisi makar yaitu niat untuk melakukan perbuatan dengan sudah dilakukan permulaan perbuatan. Defiini ini dianggap bermasalah karena mendefinisikan kata makan dalam konteks yang sangat sederhana. Hingga kini, belum ada pengertian terkait makar yang jelas sehingga timbul sejumlah presepsi yang berbeda-beda bagi setiap orang.

Definisi ini seperti penhinaan terhadap bendera (Pasal 234 dan 235), penghinaan terhadap presiden (Pasal 218,219, dan 220), penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240 dan 241), penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara (Pasal 353 dan 354), serta penyerangan terhadap harkat dan martabat pemimin negara dan wakilnya (Pasal 223 dan 224). Seluruh pasal ini dianggap menyasar pada masyarakat serta pers. Hal ini dianggap mengekang kebebasan pers serta membuat pemerintah seperti kebal kritikan.  

Pasal Terkait Penodaan Agama

Pada Pasal 313 disebutkan jika setiap orang yang menyiarkan, menunjukkan atau menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman, serta menyebarluaskannya melalui media elektronik bisa dikenakan pidana selama lima tahun.

Pasal ini bisa menjadi salah satu ancaman bagi masyarakat yang bisa saja menyasar untuk kepentingan pribadi dan menjatuhkan golongan tertentu.

Pasal Terkait Hukuman Mati

Pada Pasal 67, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 yang masih mengatur soal hukuman mati. Hukuman mati merupakan pasal yang dianggap kontroversional. Sejumlah kelompok masyarakat menilai hukuman mati ini melanggar hak hidup orang.

Akan tetapi, sebagian orang juga menyetujui adanya hukuman mati tertama untuk para pelaku terpidana korupsi yang telah merugikan rakyat dan pemerintah.

Pasal Terkait Aborsi

Draf RKUHP yang membahas soal pasal aborsi.

Pada Pasal 250, 470,471 menurut sejumlah pihak seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan jika pasal-pasal ini dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap korban pemerkosaan.

Dalam Pasal 470 ayat 1, hanya terdapat ancaman hukuman terhadap orang yang ingin menggugurkan kandungan, akan tetapi tidak mengancam dokter yang menggugurkan kandungan.  Hal ini bisa menimbulkan kriminalisasi terhadap korban pemerkosaan.

ICJR mengatakan, seharusnya pemerintah dan DPR lebih fokus pada pengaturan aborsi yang lebih sehat dan baik. Terlebih, UU kesehatan telah mengatur teknis menggugurkan kandungan yang bersih.

Pidana Bagi Koruptor Lebih Ringan

Pada Pasal 604 yang diadopsi dari Pasal UU Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri berisikan ancaman penjara minimum yang lebih singkat yaitu dari empat tahun menjadi dua tahun. Selain itu, sanksi denda minimum pun diringankan, dari Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.

Dalam pasal ini, tekait pidana mati terhadap pelaku korupsi yang ada dalam UU Tipikor pun telah ditiadakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here