Pasukan Merah Adat Dayak Bantu Meminta Hak Hutan atas TNBKDS

0
3
Pasukan Merah
Pasukan Merah Adat Dayak Bantu Meminta Hak Hutan atas TNBKDS

Elahan.com, Pasukan Merah adat Dayak bersama masyarakat Adat Dayak Punan Hovongan meminta hak atas hutan adat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS). Ketua umum Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBRR), Agustinus meminta pengakuan hak hutan di kembalikan ke masyarakat adat. Ia akan terus mengupayakan hal tersebut.

“Kami akan kawal sampai pemerintah mengeluarkan pengakuan hutan adat,” ujar Agustinus.

Agustinus juga menyampaikan bahwa masyarakat adat telah hadir jauh sebelum adanya penetapan Taman Nasional. Sehingga apa yang telah menjadi hak masyarakat adat sudah semestinya diberikan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Menurut dia, dalam pengakuan hutan adat hendaknya negara berpihak kepada masyarakat, sehingga baik pemerintah daerah, TNBKDS dan DPRD harus mendukung dan membantu masyarakat adat.

“Tadi sudah disepakati pemerintah daerah, DPRD Kapuas Hulu dan pihak TNBK akan mempercepat proses pengakuan hutan adat hingga di keluarkan SK oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jika tidak terealisasi maka akan kami duduki Kantor TNBKDS Kapuas Hulu,” jelas Agustinus.

Arief Mahmud selaku Kepala Balai TNBKDS Kapuas Hulu menyarakan bahwa pihaknya mendukung. Pihaknya juga akan membantu proses pengakuan hutan adat masyarakat adat Dayak sampai ke pihak Kementerian Lingkungan Kehutanan. Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kapuas Hulu Ambrosius, Sadau mengatakan usulan masyarakat adat Dayak Punan Huvongan sudah ditangani dan masih dalam proses, karena masih ada berkas-berkas dari masyarakat yang kurang dan perlu segera di lengkapi.

“Setelah berkas pengajuan lengkap, maka akan dilakukan verifikasi ke lapangan bersama panitia yang telah di SK kan Bupati Kapuas Hulu,” jelas Sadau.

Sadau menjelaskan setelah semua berkas sudah lengkap dan sesuai aturan, maka Bupati Kapuas Hulu akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang akan menjadi dasar usulan pengakuan hutan hak adat ke Menteri. Lalu Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi menegaskan bahwa pihak DPRD Kapuas Hulu juga akan terus mengawal proses hingga realisasi pengakuan hak hutan adat masyarakat Dayak Punga Huvongan.

“Masyarakat mempunyai hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan kami akan kawal proses pengajuan pengakuan hak hutan adat, karena itu menyangkut hak dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Kuswandi.

Oleh sebab itu atas dukungan segala pihak, diharapkan hak atas hutan adat kawasan TNBKDS dapat diproses dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga pasukan merah bersama masyarakat adat bisa mendapatkan haknya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here