PDIP Akan Tindak Tegas Tersangka Koruptor Supian Hadi

0
83
Kader PDIP sekaligus Bupati Kotawaringin Timur terjerat korupsi
Kader PDIP sekaligus Bupati Kotawaringin Timur terjerat korupsi (istimewa)

elahan.com – DPD PDIP Kalimantan Tengah akan menindak tegas Bupati Supian Hadi yang menjadi tersangka koruptor. KPK menetapkan Supian Hadi sebagai tersangka korupsi yang diduga merugikan negara sekiat Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu.

“Pasti kami akan mengambil langkah, biasanya DPP langsung jika terkait korupsi. Kalau kami di DPD Kalteng, tidak berkepentingan dengan Supian Hadi, karena dia ini namanya saja sebagai kader. Tapi, tindaknnya sering tidak sejalan dengan partai, bahkan bermain dengan partai lain,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Freddy Ering.

Freddy menegaskan, partainya pasti akan menindak tegas kader yang terlibat korupsi. Pengganti bupati Kotawaringin Timur itu juga telah disiapkan oleh PDIP. Namun, DPD PDI Perjuangan Kalteng masih menunggu arahan DPP terkait hal itu.

“Pasti diganti jika terbukti. Nanti DPP yang akan memutuskan siapa yang akan menggantikan Supian Hadi. Kita tunggu saja, yang jelas PDI Perjuangan akan menindak tegas kader yang korupsi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno meminta kasus ini tidak dikaitkan dengan partai.

“Oh tidak ada kaitannya sama sekali, bahkan prinsip PDIP kan jelas, kader yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi yang tegas. Sudah jelas sekali, sudah berkali-kali dilakukan,” ucap Hendrawan pada Rabu (6/2/2019).

Hendrawan menegaskan bahwa PDI Perjuangan menjunjung tinggi pewujudan pemerintahan yang bersih. Sikap tersebut, katanya merupakan komitmen yang sudah ditegaskan partainya tersebut secara berkali-kali.

“Komitmen partai terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih terhadap integritas kader yang seterusnya itu sudah ceto. Istilahnya ceto welo-welo, sudah sangat jelas,” ujar Hendrawan.

Sebelumnya, Supian diduga menyalahgunakan kewenangannya terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada tiga perusahan. Diantaranya PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining).

KPK menduga Supian menerbitkan IUP meski ketiga perusahan tersebut belum melengkapi persyaratan yang seharusnya. Kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. KPK menduga kerugian tersebut berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here