PDIP Berikan Tanggapan Kepada Abu Bakar Ba’asyir

0
105
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (istimewa)

Elahan.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto, menerangkan PDIP bersiteguh bahwa terpidana perkara terorisme Abu Bakar Ba’asyir boleh bebas asalkan patuh terhadap Pancasila.

Penjelasan ini menanggapi kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang melepaskan Abu Bakar Ba’asyir walau pendiri Pondok Pesantren (ponpes) Islam Al Mu’min tersebut tak mengaku patuh kepada Pancasila.

“Karena itulah sekali lagi PDIP dengan paling merekomendesikan bahwa ketaatan terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu mempunyai sifat wajib dan tidak dapat ditawar-tawar,” ungkap Kristiyanto saat didatangi di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jaktim PDIP, Jakarta, Minggu, 20 Januari 2019.

Kristiyanto menegaskan PDIP menyokong penuh kepandaian Prediden Jokowi melepaskan mantan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia tersebut. Akan tetapi perihal Pancasila dan NKRI, PDIP tak setuju guna ditawar.

Kristiyanto menegaskan Pancasila dan NKRI ialah harga mati.

Kristiyanto menyinggung Indonesia pernah berpindah dari NKRI menjadi negara serikat. Saat tersebut menurut keterangan dari Kristyanto sendi-sendi kesatuan dan persatuan bangsa tergerus.

“Sekiranya tidak inginkan punya komitmen yang powerful terhadap NKRI sebagai keharusan warga negara, ya dipersilakan guna jadi penduduk negara lain. Jadi PDIP paling kokoh di dalam menjalankan perintah konstitusi,” beber Kristiyanto.

Kristiyanto menyangkal ada taktik politik dalam pembebasan Abu Bakar Ba’asyir di tahun politik ini, sebab menurutnya prinsip kemanusiaan ialah tulang punggung kepandaian itu.

Sebelumnya, Presiden mengutus pengacara Yusril Ihza Mahendra untuk melepaskan Abu Bakar Ba’asyir. Beliau telah menjalani 2/3 masa tahanan dari putusan 15 tahun penjara pada 2011. Abu Bakar Ba’asyir dipenjara sebab terbukti menjadi perencana dan penyandang dana pelatihan kumpulan bersenjata di pegunungan Jantho, Aceh, pada 2010.

Akan tetapi di antara syarat pembebasan ialah Abu Bakar Ba’asyir mesti menciptakan pernyataan tertulis setia pada Pancasila dan berjanji tak mengulangi perbuatannya lagi. Hal tersebut tertuang dalam Permenkumham No 3 Tahun 2018.

Syarat tersebut ditampik Abu BakarBa’asyir, sebab ia berasumsi tidak dapat setia untuk di samping Allah SWT. Namun Presiden Jokowi tak mempersoalkan itu.

“Saya melulu setia untuk Allah, saya melulu patuh pada Allah, dan saya tidak bakal patuh pada di samping itu,” ungkap Yusril menirukan perkataan Abu Bakar Ba’asyir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here