Pemerintah Tidak Naikkan Gaji PNS Pada Tahun 2020

0
30
gaji PNS
Pemerintah Tidak Naikkan Gaji PNS Pada Tahun 2020

elahana.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tidak menaikan gaji  PNS pada 2020. Hal tersebut karena pada 2019, seluruh Pegawa Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri sudah menerima kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen.

Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan, anggaran gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun depan sama seperti tahun ini yaitu sebesar Rp 368,6 triliun. Meski demikian akan ada penyesuaian kenaikan gaji untuk para ASN yang mengalami kenaikan jabatan.

“Anggarannya sama dengan 2019. Paling naik sedikit, biasanya PNS itu ada yang naik pangkat. Kemudian, kalau ada mereka kenaikan tunjangan kinerja oleh reformasi birokrasi, itu bisa naik tapi nggak banyak. Secara umum kita pertahankan anggaran nya sama,” ujarnya di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/19).

Menurut Askolani latar belakang pemerintah mengalokasikan anggaran yang sama untuk PNS adalah mendorong mereka agar memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat tanpa mengurangi hak. Dia menambahkan, bagi kementerian lembaga yang memiliki prestasi bagus tetap akan diberikan tambahan insentif.

“Satu, tentunya kita menjaga komitmen menjaga reformasi birokrasi, supaya mereka memberikan yang lebih baik. Kedua, tentunya sejalan dengan kewajiban itu hak nya juga kita jaga. Untuk memacu motivasi. Tetapi ini adalah basic,” tandasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis anggapan yang mengatakan bahwa kas keuangan negara saat ini kosong lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit. Menurutnya, APBN Defisit bukan berarti kas negara kosong. APBN merupakan instrumen negara untuk mengelola ekonomi, bukan sebagai tujuan ataupun buku kas keuangan negara yang baku.

“Itu yang dinamakan fungsi APBN sebagai counter siclical. Jadi ini bukan kita kelola buku yang sudah fix, tapi kita kelola dinamikanya dalam lingkungan yang berubah-ubah,” ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit APBN hingga Mei 2019 mencapai Rp 127,45 triliun atau sekitar 0,79 persen PDB. Sementara itu, posisi keseimbangan primer pada Mei 2019 berada pada posisi negatif Rp 0,4 triliun.

“Defisit APBN hingga akhir Mei 2019 sebesar 0,79 persen terhadap GDP. Sedangkan keseimbangan primer negatif Rp 0,4 triliun, hampir menyentuh 0,” ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan, kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir Mei 2019 masih menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 728,45 triliun atau 33,64 persen dari target APBN 2019.

“Capaian tersebut tumbuh sebesar 6,19 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” jelas Sri Mulyani.

Selain Sri Mulyani, adapun Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono menegaskan bahwa kas negara dalam kondisi aman. Pernyataan ini menangkis kabar yang beredar bahwa kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kosong, sehingga pembayaran restitusi tertunda.

Dalam informasi itu juga dicantumkan dugaan penyebab kekosongan kas negara adalah adanya penggunaan kas untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Isu tersebut juga ditidak benarkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.

“Lihat saja di data Bank Indonesia. Anda bisa ngecek setiap saat berapa uang kas pemerintah itu,” paparnya ditemui di Gedung DPR.

Menanggappi isu-isu beredar mengenai keuangan Negara Republik Indonesia, sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, jumlah kas negara saat ini berada di atas kisaran Rp 90 hingga Rp 100 triliun. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk membayar gaji PNS bahkan seluruh aparatur sipil negara yang ada di Indonesia selama tiga bulan ke depan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here