Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tertutup Keputusan Bersama

0
27
wakil gubernur dki
Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tertutup Keputusan Bersama

elahan.com, Pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta akan dilakukan secara tertutup. Ketua Fraksi PKS DKI Jakarta, Mohammad Arifin menyebut hal itu berdasarkan kesepakatan tata tertib yang disetujui seluruh fraksi di DPRD. Arifin juga membantah isu partainya menolak pemilihan wakil gubernur dilakukan secara terbuka.

“Bukan hanya PKS, fraksi lain juga menginginkan tertutup sesuai dengan kesepakatan pansus (panitia khusus),” kata Arifin di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Ahad, 23 Februari 2020.

Selain tertutup, Arifin juga menjelaskan tata tertib tersebut juga melarang Gerindra, PKS dan PDIP menjadi pimpinan panlih (panitia pemilihan). Dia juga menyebut awal Maret akan dilaksanakan paripurna pemilihan Wagub DKI Jakarta.

“PKS dan Gerindra sebagai pengusung tidak boleh jadi ketua panlih, PDIP yang salah satu kadernya jadi ketua dewan dan sebagai partai pemenang tidak boleh jadi ketua panlih, itu kesepakatan di rapimda. Insyaalah awal Maret sudah ada paripurna pemilihan Wagub,” ucapnya.

Lain halnya dengan Fraksi Gerindra, Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Mohammad Taufik menyesalkan usulan pemilihan wakil gubernur DKI secara terbuka tidak terwujud. Padahal dalam rapat pimpinan di DPRD, mayoritas fraksi di Kebon Sirih sepakat voting dilakukan secara terbuka.

“Sebenarnya hampir semua sepakat terbuka, tapi karena PKS ngotot (tertutup),” ujar Taufik. “Diajak terbuka nggak mau. Maunya tertutup, ya kami mempertanyakan ada apa tertutup?”

Taufik mengatakan pemilihan wagub secara terbuka bisa meminimalisir politik uang. “Yang kemungkinan politik uang itu (pemilihan) tertutup. Digulung-gulung, ditulis-tulis gitu,” kata Taufik di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020.

Dalam rapat pimpinan, kata dia, anggota Gerindra meminta agar pemilihan secara terbuka. Sebab, para legislator menggunakan hak suaranya bukan atas nama pribadi melainkan konstituennya. “Dia wakil rakyat. Kalau pemilihan umum boleh karena dia mewakili dirinya sendiri,” ujarnya.

Menurut Arifin tudingan Taufik tidak benar. Arifin yang merupakan anggota DPD DKI Jakarta fraksi PKS mengapresiasi kerja panitia khusus anggota DPRD periode 2014-2019 yang telah menyusun tata tertib  atau tatib DPRD. Mereka telah bekerja cukup lama untuk menyusun tatib DPRD tersebut. Dalam tatib itu, dirumuskan pula tatib pemilihan wakil gubernur DKI, yang mengatur mekanisme pemilihan secara tertutup.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here